BPKA
Beranda / Liputan Khusus / Indepth / Bener Meriah Kembali Riuh, Kali ini Soal Fee Proyek?

Bener Meriah Kembali Riuh, Kali ini Soal Fee Proyek?

Kamis, 22 April 2021 08:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Bahtiar Gayo
Ilustrasi/Net

Negeri di lembah merapi ini berhawa dingin, namun soal eskalasi politik hangatnya bagaikan muntahan “larva” dari gunung merapi Burni Telong. Bener Meriah bagaikan tiada henti untuk dijadikan pembahasan.

Kali ini bukan soal Bupati di sana yang sempat mengajukan pengunduran diri walau ahirnya sampai kini tidak mundur. Atau riuh soal penempatan pejabat eselon II. Namun pembahasan yang ramai saat ini menyangkut fee proyek.

Dunia maya dan pemberitaan media dihiasi dengan daftar paket proyek. Ada fee proyek dan sejumlah pihak yang mendapatkan/memenangkan tender proyek tahun anggaran 2021. Berbagai pihak memberikan tanggapan, negeri lembah Burni Telong ini riuh.

Bupati Bener Meriah, Tgk. Sarkawi diisukan mengkondisikan proyek dan mendapatkan fee proyek. Selebaran tentang paket proyek ini “menghiasi” dunia maya dan menjadi viral. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui siapa penyebar dan pembuat selebaran yang memuat daftar lis paket proyek, nilai proyek dan pemenang proyek.

Beragam pihak dalam daftar sebelaran ini disebutkan mendapat jatah proyek. Ada Kapolres, Kajari, sejumlah pihak lainya yang disebut sebut melingkari Sarkawi sebagai Bupati. Namun Kajari Bener Meriah, Wakil Bupati membantahnya, bahkan Kapolres setempat menyebutkan sedang mendalami selebaran tersebut.

Dalam pekan kedua Ramadan 1442 H ini, perbincangan tentang fee proyek di Bener Meriah menggurita. Hampir semua pihak membahasnya. Namun Bupati Bener Meriah, Sarkawi masih memilih diam, belum memberikan keterangan kepada media.

Dialeksis.com mencoba merangkum hingar bingar soal proyek di negeri dingin namun dipanaskan oleh perbincangan yang mengarah kepada orang nomor satu di Bener Meriah.

Selebaran tersebut menjelaskan, Sarkawi menerima fee dari rekanan, sehingga muncul nama pemenang tender dan ada juga system penunjukan langsung (PL).

Ada tiga nama yang bergerak mengkondisikan pengumpulan uang, S, A dan SD. Uang tersebut menurut selebaran ini ada dalam empat tas ransel senilai Rp 4 miliar dan diantarkan ke BRI induk Redelong pada Januari 2021.

Ternyata selebaran itu bukan hanya muncul dalam satu versi, muncul dengan versi lainya yang menyebutkan Wakil Bupati Bener Meriah Dailami juga dituding menerima komitmen fee proyek dari rekanan.

Spontan, Dailami sang wakil bupati membantahnya. Dailami menjawab media menjelaskan, isu tersebut merupakan politik pemecah belah antara dirinya dengan Bupati Sarkawi.

“Itu karena keharmonisan saya dengan Abuya. Jadi bagaimana ada pihak-pihak yang mau memecah belah kami, itu yang sebenarnya," kata Dailami menjawab Media. Dailami mengakui nama dia juga ikut dicatut dalam selebaran itu, soal fee proyek.

Dailami menyebutkan, dalam selebaran itu ada setoran dana ke BRI kurang lebih empat miliar. Dailami menganjurkan agar para pihak memeriksa CCTV BRI untuk mengetahui nasabah yang datang. "Uang yang dibawa dalam tas itu ada enggak, kan kita bisa lihat di CCTV," kata Dailami.

Wakil bupati ini menyakini, selebaran yang disebar oleh orang tak dikenal itu bermotif politik. "Sebelumnya saya sudah menyampikan komitmen saya akan membantu Bupati, bekerjasama untuk membangun Bener Meriah. Tentu hal itu harus saya pertahankan," kata Dailami.

Sekedar catatan Dailami sebelum merupakan orang dekat Ahmadi, Bupati yang kini menjalani hukuman akibat tertangkap tangan bersama Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh). Dailami ikut menjadi saksi di persidangan KPK dalam kasus tertangkap tanganya Irwandi Yusuf dan Ahamdi.

Demikian dengan pihak Kejaksaan Negeri Bener Meriah (Kejari) yang disebut sebut dalam selebaran itu mendapatkan paket proyek. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bener Meriah, Agus Suroto, SH., MH, membantah memiliki paket proyek, seperti tertulis dalam selebaran yang menghebohkan itu.

“Dari informasi selebaran itu bahwasanya nama Kajari juga tertera dalam list pemilik paket proyek itu. Saya katakan itu tidak benar, sebab saya pribadi tidak tahu artinya, tidak paham juga terkait proyek-proyek yang disebutkan itu karena saya ini PNS," kata Agus Suroto, seperti dilansir ACEHIMAGE.COM.

Kajari menegaskan, dalam selebaran tersebut juga tercantum nama Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejari Bener Meriah. Menurutnya hal tersebut aneh lantaran keduanya baru saja bertugas di Bener Meriah.

"Tentu belum kenal dengan orang-orang di sini, lantas kok disebut-sebut juga punya proyek," kata Agus.

Dia juga membantah adanya fee proyek karena dari penelusuran pihaknya, belum ada proyek yang dikerjakan di Bener Meriah. "Enggak mungkin kegiatan belum dikerjakan sudah menyetorkan fee," tegasnya.

Kejari juga menjelaskan, sebagian nama yang tertera di dalam selebaran tersebut tidak menjadi pemenang proyek di Bener Meriah. Pihaknya juga sudah mengonfirmasi langsung kepada orang-orang yang tercantum di dalam selebaran tersebut.

 "Setelah didatangi orang yang bersangkutan, bukan dia yang menang,“ kata Agus. Pihak Kejari belum dapat mengambil tindakan, karena masih agak kesulitan melacak nama pengirim selebaran tersebut.

Untuk itu pihaknya menyerahkan kasus itu kepada penyidik kepolisian untuk menindak pelaku secara hokum, untuk itu pihaknya berkoordinasi dengan pihak Polres Bener Meriah, sebut Kejari.

Demikian dengan pihak ULP Bener Meriah. Kepala ULP Bener Meriah, Fitranullah menjelaskan, pihaknya hanya mengetahui nama-nama perusahaan, direktur dan data-data pengurus perusahaan, setiap pengadaan proyek.

Sementara siapa yang ada di belakang perusahaan pemenang lelang tersebut, mereka tidak tahu.

"Siapa yang membawa, itu kami tidak tahu. Artinya bagi kawan-kawan yang menang itu, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan oleh kawan-kawan pokja secara teknis," kata Fitranullah.

Dia juga tidak mengetahui perkara list nama pemilik proyek yang beredar dalam selebaran gelap di Bener Meriah. Sementara untuk proyek di Bener Meriah TA 2021, ULP telah menayangkan lebih dari 70 paket.

"Jadi silahkan saja dicek di web LPSE Bener Meriah, paket-paket apa saja yang sudah tayang," jelasnya.

Sementara itu Kapolres Bener Meriah, AKBP Siswoyo Adi Wijaya, SIK, menjawab media mengatakan, pihaknya masih mendalami motif di balik beredarnya selebaran tersebut. “Akan kami proses bila nantinya terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum," kata Siswoyo.

Riuh Statemen

Soal “pembagian” paket proyek di negeri lembah merapi ini telah membuat Hendra Budian, anggota DPRA asal pemilihan negeri dingin ini ikut latah menanggapi. Politisi Golkar ini mengungah status di akun facebook miliknya.

Walau Hendra Budian dalam status akunya FB miliknya tidak menyebutkan proyek, namun dia dalam Bahasa Gayo langsung menyebut nama Sarkawi, Bupati Bener Meriah.

Hendra menulis yang artinya; Pak Sarkawi, sungguhkah tidak kau berikan daku sedikitpun?? Tidak sedihpun hatimu untuk daku. Di status yang lain Hendra menuliskan, Pak Sarkawi saya minta satu. Saya tim juga dahulunya.

Apa maksut Hendra Budian menulis status ini belum bisa dikorek keterangan lebih dalam, Hendra masih enggan memberikan keterangan Pers soal ini. Apakah Hendra Budian sudah tahu rebut rebut soal proyek, sehingga dia membuat status ini, atau ada pesan lainya, Dialeksis.com masih belum mendapatkan keterangan resmi.

Namun soal statemen Hendra di akun FB miliknya mendapat kritikan dari Riga Wantona, Ketua Himpunan Pemuda Mahasiswa Pelajar Bener Meriah (HPBM) di Banda Aceh.

Riga Wantona dalam keteranganya kepada media menyayangkan sikap Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Hendra Budian perihal postingan status facebook, tentang selebaran diduga komitmen fee proyek yang menyeret banyak pihak termasuk Bupati dan wakil juga instansi vertikal/penegak hukum dilingkungan pemerintah kabupaten Bener Meriah.

“Kami pribadi menyayangkan sikap beliau yang notabene nya adalah wakil rakyat Bener Meriah di provinsi Aceh. Bukannya mengungkap kebenaran, beliau malah seolah memperkeruh suasana melalui status facebooknya. Padahal beliau kan tokoh public,” sebut Riga Wantona.

Riga menyayangkan sekelas pimpinan DPRA bersikap kekanak-kanakan dan seharusnya mampu memilah informasi yang benar dan salah.

“Seharusnya informasi yang tersebar luas itu harus di-cross check kebenarannya terlebih dahulu, sehingga tidak meresahkan masyarakat banyak. Seolah olah beliau ikut membenarkan isu ini, sebutnya. Riga meminta Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Aceh memberikan teguran atas perilaku Hendra Budian.

Petunjuk?

Mulyadi, Koordinator Badan Pekerja GeRAK Gayo sebuah LSM yang peduli soal korupsi, meminta KPK untuk mengusut persoalan pengadaan barang dan jasa di Bener Meriah. Permintaan tersebut berkaitan dengan isi selebaran yang kini menjadikan riuhnya pembahasan tentang negeri dingin di lembah merapi ini.

Mulyadi menilai, selebaran tersebut merupakan potret penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang karut marut di Bener Meriah. Hal tersebut harus menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut masalah ini," kata Mulyadi dalam keterangan relisnya kepada media.

GeRAK Gayo menyakini, kalau dokumen tersebut bisa menjadi petunjuk yang bisa digunakan penyidik untuk menggali fakta di lapangan. Apalagi menurutnya ada beberapa pejabat mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim, Kasat Reskrim, Kasat, Kasi Polres, anggota DPRK sampai Reje Kampung tertulis di dalam selebaran tersebut.

GeRAK Gayo meminta KPK untuk mengusut tuntas persoalan ini dan melakukan penelusuran terkait aliran dana kepada oknum tertentu dengan menggandeng PPATK. GeRAK Gayo juga akan sesegera mungkin munyurati Mabes Polri dan Kejaksaan Agung terkait pencatutan nama instansi penegak hukum di Bener Meriah.

Hingar bingar hingga berita ini diturunkan masih menjadi pembahasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengirimkan selebaran yang menerakan daftar proyek, nilai proyek, dan pemenang proyek secara rinci. Benarkah daftar ini?

Bener Meriah bagaikan tiada henti dari hingar bingar. Berhenti sebentar muncul lagi kasus lainya. Sebelumnya hangat kasus tangkap tangan Bupati Bener Meriah bersama Gubernur Aceh. Usai hangatnya kasus itu, giliran Bupati Sarkawi yang melanjutkan sisa kepimpinan membuat pernyataan akan mundur dari jabatanya, walau sampai sekarang belum terjadi.

Tidak sampai disitu, giliran penempatan pejabat eselon II (para kadis), kembali hangat kritikan dan pembahasan. Redam kasus itu muncul pula kasus lainya, kini selebaran meramaikan dunia maya. Ternyata dinginya alam Bener Meriah, tidak sedingin informasi di sana.

Ada saja berita yang viral dan menjadi pembahasan. Riuh, hingar bingar di dunia maya tidak terhindarkan. Apalagi yang akan dikisahkan oleh manusia yang mendiami negeri subur di lembah merapi Burni Telong ini? **** ( Bahtiar Gayo)


Keyword:


Editor :
Redaksi

dinas pendidikan idul fitri
riset-JSI
isbi aceh
Komentar Anda