Teuku Avicenna Al Maududdy, M.Hum., Dosen Tetap Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. [Foto: Dokpri]
DIALEKSIS.COM | Kolom - Sejarah Aceh tidak hanya berbicara tentang kerajaan, ulama, perdagangan, dan peperangan. Di balik kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat tradisi pendidikan yang membentuk manusia dengan keahlian khusus, termasuk dalam bidang kemiliteran. Salah satu yang sering disebut dalam sejarah Aceh adalah Ma’had Baitul Maqdis, sebuah lembaga pendidikan yang dikaitkan dengan pengembangan kemampuan militer darat dan laut Kesultanan Aceh.
Namun, sejarah Ma’had Baitul Maqdis perlu dibaca secara kritis. Tidak semua informasi mengenai lembaga ini memiliki dokumentasi primer dengan tingkat kekuatan yang sama. Karena itu, istilah "akademi militer" sebaiknya dipahami dalam konteks tradisi pendidikan dan pelatihan militer Kesultanan Aceh, bukan disamakan begitu saja dengan akademi militer modern.
Ketika Aceh Membangun Kekuatan Militer
Untuk memahami kemunculan Ma’had Baitul Maqdis, kita perlu melihat situasi Aceh pada abad ke-16. Setelah Portugis merebut Malaka pada 1511, Selat Malaka berubah menjadi arena persaingan politik, ekonomi, dan militer. Aceh yang berkembang sebagai kekuatan Islam dan maritim memiliki kepentingan besar menghadapi dominasi Portugis.
Pada masa Sultan Alauddin al-Qahhar, hubungan Aceh dengan Kesultanan Utsmaniyah semakin berkembang. Sekitar dekade 1560-an, Aceh mengirim utusan ke Istanbul untuk memperoleh dukungan menghadapi Portugis. Hubungan ini kemudian berkembang dalam bentuk bantuan militer dan transfer pengetahuan. Sejumlah sumber mencatat keterlibatan prajurit, pembuat senjata, ahli teknik, persenjataan, dan amunisi yang berhubungan dengan jaringan Utsmaniyah.
Konteks tersebut menunjukkan bahwa Aceh bukan kerajaan yang berdiri sendiri dan terisolasi. Aceh merupakan bagian dari jaringan dunia Islam dan perdagangan internasional. Hubungan dengan Utsmaniyah membuka ruang pertukaran pengetahuan mengenai strategi perang, teknologi persenjataan, dan pertahanan. Sebagian sumber juga mengaitkannya dengan keterlibatan tenaga pengajar atau ahli militer dari Turki.
Kapan Ma’had Baitul Maqdis Berdiri?
Pertanyaan mengenai kapan Ma’had Baitul Maqdis didirikan dan kapan berakhir menjadi persoalan penting. Sampai saat ini, belum terdapat bukti primer yang cukup kuat untuk memastikan tahun pendirian maupun tahun berakhirnya lembaga tersebut secara pasti.
Karena itu, secara akademik lebih aman menempatkan keberadaan Ma’had Baitul Maqdis dalam konteks abad ke-16 hingga awal abad ke-17, ketika Kesultanan Aceh berkembang menjadi salah satu kekuatan politik dan maritim terpenting di Asia Tenggara.
Periode tersebut bertepatan dengan menguatnya hubungan Aceh–Utsmaniyah sejak sekitar 1560-an dan masa kejayaan Aceh pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Dengan demikian, tidak tepat menyatakan secara pasti bahwa Ma’had Baitul Maqdis berakhir pada tahun tertentu tanpa dukungan sumber yang kuat.
Apa yang Dipelajari?
Jika merujuk pada sumber-sumber yang menyebut Ma’had Baitul Maqdis sebagai pusat pendidikan militer, lembaga ini dapat dipahami sebagai tempat pembentukan kemampuan calon perwira dan prajurit.
Pertama, strategi dan taktik peperangan. Seorang pemimpin militer harus memahami medan, mengatur pergerakan pasukan, menyusun pertahanan, melakukan serangan, dan mengambil keputusan dalam situasi sulit.
Kedua, kemampuan kemaritiman dan peperangan laut. Sebagai kerajaan yang berada di jalur perdagangan internasional, Aceh membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola kekuatan laut. Penguasaan laut berarti menjaga jalur perdagangan sekaligus mempertahankan kedaulatan kerajaan.
Ketiga, pelayaran dan navigasi. Kemampuan membaca kondisi laut, memahami jalur pelayaran, dan mengelola armada menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan maritim.
Keempat, persenjataan dan teknologi militer. Hubungan dengan Utsmaniyah membuka kemungkinan pertukaran pengetahuan mengenai persenjataan, artileri, teknik pertahanan, dan strategi perang.
Kelima, kepemimpinan dan kedisiplinan. Pendidikan militer bukan sekadar mengajarkan cara berperang, tetapi juga membentuk karakter, tanggung jawab, keberanian, dan kemampuan mengambil keputusan.
Dengan demikian, Ma’had Baitul Maqdis dapat dibaca sebagai bagian dari tradisi pendidikan strategis Aceh yang menghubungkan ilmu, kepemimpinan, teknologi, dan pertahanan.
Laksamana Keumalahayati dan Ma’had Baitul Maqdis
Nama Ma’had Baitul Maqdis semakin menarik ketika dikaitkan dengan Keumalahayati atau Laksamana Malahayati.
Sejumlah sumber biografis menyebut bahwa Malahayati pernah memperoleh pendidikan militer di Ma’had Baitul Maqdis dan menempuh jalur kemiliteran yang berkaitan dengan angkatan laut. Latar belakang tersebut sejalan dengan tradisi keluarganya yang memiliki hubungan dengan kepemimpinan dan dunia kemaritiman Aceh.
Hubungan Malahayati dengan Ma’had Baitul Maqdis penting dilihat secara lebih luas. Keberhasilannya sebagai pemimpin militer tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil pertemuan antara tradisi keluarga, pendidikan, pengalaman, kepemimpinan, dan kebutuhan sejarah.
Malahayati kemudian dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah maritim Aceh. Ia memimpin pasukan Inong Balee dan dikenang dalam perlawanan terhadap kekuatan asing. Perjalanan hidupnya memperlihatkan bahwa perempuan dalam sejarah Aceh memiliki ruang luas dalam kehidupan publik. Mereka tidak hanya berperan dalam lingkungan keluarga, tetapi juga dapat tampil sebagai pemimpin politik, diplomat, dan tokoh militer.
Jika pendidikan militer menjadi salah satu bagian pembentukan kapasitasnya, Malahayati merupakan contoh bagaimana pendidikan dapat melahirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan zaman.
Warisan yang Perlu Dibaca Kembali
Bagi generasi Aceh hari ini, Ma’had Baitul Maqdis seharusnya tidak hanya dikenang sebagai "akademi perang". Warisan terpentingnya adalah gagasan bahwa kekuatan sebuah bangsa dibangun melalui pendidikan, penguasaan ilmu, teknologi, kepemimpinan, dan kemampuan membaca perubahan zaman.
Aceh pada masa lalu memahami bahwa pertahanan tidak cukup hanya dengan jumlah pasukan. Diperlukan pengetahuan, teknologi, strategi, jaringan internasional, dan sumber daya manusia berkualitas.
Dari Bitai, kita dapat membaca jejak tradisi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan strategis. Dari hubungan Aceh dengan Utsmaniyah, kita belajar pentingnya jaringan pengetahuan dan kerja sama internasional. Dari Keumalahayati, kita belajar bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas, keberanian, dan kemampuan menjawab tantangan sejarah.
Karena itu, membicarakan Ma’had Baitul Maqdis hari ini bukan sekadar romantisme masa lalu. Ia merupakan ajakan untuk melihat kembali bagaimana Aceh pernah membangun kekuatan melalui pendidikan dan pengetahuan.
Pertanyaan terpenting bagi generasi hari ini bukan hanya di mana Ma’had Baitul Maqdis berdiri atau kapan tradisinya berakhir. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Aceh masih memiliki keberanian untuk membangun pusat-pusat ilmu yang mampu melahirkan generasi sekuat zamannya, sebagaimana tradisi yang dahulu melahirkan sosok Keumalahayati?
Sebab, sejarah tidak seharusnya hanya menjadi kenangan. Sejarah adalah cermin. Dari masa lalu, kita belajar bahwa bangsa yang ingin kuat harus berani mendidik generasinya, menguasai ilmu pengetahuan, membangun jaringan dengan dunia, dan melahirkan pemimpin yang mampu berdiri di tengah perubahan zaman. [**]
Penulis: Teuku Avicenna Al Maududdy, M.Hum. (Dosen Tetap Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh)
Sebelumnya
