Martir Jalanan vs Tokoh Politik: Siapa Untung, Siapa Rugi?

Firdaus Mirza, Sosiologi FISIP USK. Foto: doc Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Kolom - Jalanan di Indonesia tidak pernah sepi dari sejarah. Dari mahasiswa 1966, Reformasi 1998, hingga demonstrasi buruh dan mahasiswa hari ini, jalan selalu jadi arena perlawanan. Ia adalah panggung terbuka, tempat rakyat menguji nyali, melawan kekuasaan, sekaligus mengukir harapan. Namun, sejarah jalanan juga menyimpan ironi. Mereka yang benar-benar berkorban terluka, ditangkap, bahkan tewas sering hanya dikenang sesaat sebagai martir. Sementara tokoh politik yang muncul di menit terakhir, atau bahkan tidak pernah hadir di barisan depan, justru diposisikan sebagai pahlawan yang memanen citra.

Ironi ini kembali muncul dalam demonstrasi besar Agustus 2025. Ribuan mahasiswa, buruh, dan komunitas ojek online tumpah ruah menolak privilese DPR, tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, di tengah rakyat yang makin sesak oleh harga kebutuhan dan upah minim. Aksi itu pecah di Jakarta dan puluhan kota lain. Teriakan massa bergema Rakyat sengsara, DPR berpesta!

Namun, euforia perlawanan itu segera berubah muram. Seorang pemuda 21 tahun, Affan Kurniawan, kurir ojek online, tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Tubuhnya tergeletak di aspal, jadi saksi bisu betapa kerasnya negara ketika berhadapan dengan rakyat yang menuntut keadilan. Kematian Affan menyulut kemarahan. Ribuan rekan ojek online mengawal pemakamannya, dan media sosial dipenuhi tagar #PolisiPembunuhRakyat.

Lalu apa yang terjadi? Presiden menyatakan duka mendalam, berjanji investigasi. Tokoh-tokoh politik bersuara prihatin, menuntut aparat berhati-hati. Dalam hitungan jam, tragedi Affan berubah menjadi bahan baku citra politik ada yang tampil sebagai pemimpin empatik, ada yang membungkus diri sebagai wakil rakyat sejati. Sementara keluarga Affan, komunitas ojek online, dan para demonstran yang berdarah-darah tetap berada di pinggir panggung wacana.

Inilah pola klasik politik Indonesia dimana demonstran melahirkan martir, tokoh politik mendulang citra. Rakyat menjadi bahan bakar moral, elit menuai keuntungan simbolik.

Michel Foucault pernah berkata yang menguasai wacana, menguasai realitas. Narasi tentang siapa pahlawan, siapa korban, siapa pelaku, ditentukan oleh siapa yang punya akses pada media, mikrofon, dan televisi. Demonstran seperti Affan, meski darahnya nyata, sering direduksi sekadar korban insiden. Sebaliknya, tokoh politik yang pandai tampil bisa menjelma pahlawan bangsa.

Pierre Bourdieu menamai fenomena ini sebagai modal simbolik. Darah demonstran adalah modal moral yang sangat kuat. Tapi siapa yang menikmati dividen politiknya? Bukan keluarga korban, bukan massa yang turun ke jalan, melainkan politisi yang lihai mengelola empati publik. Kata-kata belasungkawa, kunjungan ke rumah duka, atau sekadar unggahan foto hitam-putih di media sosial bisa menjadi investasi politik jangka panjang.

Sementara itu, publik yang emosional mudah sekali terhanyut. Tragedi Affan diubah menjadi panggung politik rakyat bersedih, elit berpose.

Affan dari Individu ke Simbol

Namun, Affan bukan sekadar nama dalam daftar korban. Ia adalah wajah kontradiksi sosial Indonesia hari ini. Seorang anak muda pekerja gig economy, hidup dari order yang tak menentu, tanpa jaminan masa depan. Ia bukan mahasiswa elit, bukan aktivis partai, tapi rakyat biasa yang memilih turun ke jalan karena merasa dipermainkan oleh negara.

Kematian Affan adalah potret benturan kelas. Di satu sisi, elit DPR yang duduk di kursi empuk, menuntut tunjangan fantastis. Di sisi lain, rakyat pekerja informal yang berjuang tiap hari melawan ongkos hidup. Ketika keduanya berhadapan, negara berdiri di sisi siapa? Jawabannya jelas di sisi privilese.

Inilah yang membuat kematian Affan berbeda. Ia bukan sekadar korban salah sasaran. Ia adalah martir yang mewakili generasi muda pekerja informal, yang hidup dalam ketidakpastian, tapi juga punya keberanian bersuara. Dari tubuhnya yang tergilas, lahir simbol kolektif. Affan menjelma bukan hanya individu, tapi representasi rakyat yang marah.

Sayangnya, dalam arena media, suara-suara itu cepat teredam. Televisi lebih banyak menyorot pernyataan resmi Presiden, Menteri, atau pimpinan DPR ketimbang suara keluarga Affan. Kamera lebih tertarik pada politisi yang datang melayat ketimbang rekan-rekan ojek online yang menangis di kuburan.

Beginilah logika framing bekerja. Media arus utama cenderung memoles narasi agar tidak terlalu mengganggu stabilitas. Demonstrasi dilabeli anarkis, tak terkendali. Aparat diberi ruang untuk membela diri Itu kecelakaan, bukan kesengajaan. Sementara wajah Affan hanya sekilas muncul, tanpa konteks kehidupannya sebagai pekerja muda yang setiap hari bergelut dengan ketidakpastian.

Di sisi lain, elit politik memanfaatkan celah ini. Mereka tampil dengan politik empati bela sungkawa, janji reformasi, komitmen melindungi rakyat. Namun, publik harus kritis berapa kali janji seperti ini diucapkan, tanpa pernah berubah jadi kebijakan nyata? Bukankah kita pernah mendengar kalimat serupa setiap kali ada mahasiswa tertembak, buruh terluka, atau warga sipil tewas dalam konflik?

Empati bisa jadi topeng. Politik bisa menjelma panggung sandiwara. Dan martir, sekali lagi, hanya jadi bahan baku citra.

Pertarungan Ingatan Siapa yang Akan Kita Kenang?

Pertanyaan mendasar adalah siapa yang akan kita kenang 10 atau 20 tahun mendatang? Apakah nama Affan akan tetap hidup sebagai martir jalanan, atau ia akan lenyap jadi catatan kaki, sementara nama-nama tokoh besar yang tidak pernah hadir di aspal justru diabadikan dalam buku sejarah?

Sejarah Indonesia sering kali tidak adil pada martir. Nama mahasiswa korban 1998 hanya sesekali disebut dalam peringatan tahunan. Sementara elit yang lahir dari Reformasi terus mendominasi panggung politik hingga hari ini. Inilah yang disebut ketidakadilan memori. Sejarah selalu ditulis dari perspektif pemenang, bukan dari suara mereka yang terkapar di jalan.

Jika kita membiarkan pola ini berulang, maka tragedi Affan hanya akan jadi headline sesaat. Lalu, hilang. Rakyat berkorban, elit berkuasa. Siklus itu akan terus berputar.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus merebut narasi. Suara keluarga korban, rekan ojek online, mahasiswa di jalan, harus diberi ruang lebih luas daripada suara politisi. Media alternatif, kanal digital, hingga gerakan seni bisa jadi sarana mengabadikan kisah martir.

Masyarakat sipil bisa membangun memori kolektif alternatif. Monumen rakyat, beasiswa atas nama Affan, atau dokumentasi digital yang mengabadikan wajah-wajah martir, semua itu penting agar sejarah tidak sepenuhnya dimonopoli elit.

Juga kita perlu mengawasi aparat. Setiap kali ada kematian demonstran, selalu ada janji investigasi. Tapi berapa banyak yang benar-benar tuntas? Kematian Affan tidak boleh sekadar ditutup dengan istilah ekses situasi. Publik berhak menuntut akuntabilitas nyata, bukan sekadar janji.

Kita harus membongkar kapitalisasi empati. Politisi boleh saja melayat, berduka, atau berpidato. Tapi publik harus kritis apakah itu sekadar pencitraan, atau benar-benar diikuti kebijakan berpihak rakyat? Empati tanpa kebijakan hanyalah retorika kosong.

Kematian Affan Kurniawan bukan akhir cerita, melainkan awal dari pertarungan narasi. Ia adalah wajah rakyat yang marah, simbol generasi pekerja muda yang ditindas sistem, sekaligus martir yang bisa jadi bahan baku citra politik.

Di hadapan kita ada pilihan membiarkan siklus lama yang berulang, rakyat berkorban elit menuai citra. Atau berani menggeser narasi bahwa pahlawan sejati bukanlah mereka yang berpose di depan kamera, melainkan mereka yang jatuh di jalanan demi menuntut keadilan.

Demokrasi sejati hanya bisa tumbuh jika martir tidak lagi menjadi korban pasif, melainkan aktor yang diakui dalam sejarah bangsa. Jika tidak, kita akan terus hidup dalam sandiwara yang sama, rakyat berdarah elit berfoto.

Dan pertanyaan yang harus terus kita ulang adalah sampai kapan rakyat harus jadi martir, sementara politisi menjelma pahlawan di atas darah mereka?

Penulis: Firdaus Mirza, Sosiologi FISIP USK