Rian Firmansyah, BBA, M.Com disapa akrab Rian Syaf, Staf Khusus MenEkraf, Plt Ketua DPD Aceh. Foto: doc pribadi
DIALEKSIS.COM | Kolom - Di jagat maya yang serba instan, kebenaran seringkali kalah oleh keriuhan. Sebuah unggahan di Facebook oleh teman ngopi saya, Jabal Sab, memantik sebuah diskursus yang terlihat sederhana namun menyimpan lapisan kompleksitas yang tebal.
Jabal menulis tentang "pertautan hubungan yang kompleks" antara Rian Syaf, Plt Ketua Partai Demokrat Aceh, dengan Mualem (Muzakir Manaf), yang diklaimnya telah mempererat ikatan antara Partai Demokrat dan Partai Aceh (PA).
Saya, yang sedang menikmati Bandrek Aceh di Batam, merespons dengan komentar usil,“Coba oprek-oprek laju koran lokal lama yang judulnya Demokrat khianati PA. Biar nanti kalau bikin ulasan politik di Tinjauan lebih lengkap dan bergizi.” Komentar ini sebenarnya diniatkan sebagai bumbu agar algoritma Meta bekerja demi mengais pundi-pundi dollar melalui program monetisasi, namun secara substansial, itu adalah sebuah provokasi memori.
Niccolò Machiavelli dalam The Prince pernah mengingatkan, "Setiap orang melihat apa yang tampak, namun sedikit yang merasakan siapa Anda sebenarnya." Di permukaan, narasi Jabal adalah upaya membangun panggung bagi kepemimpinan muda. Namun, di bawah permukaan itu, ada sejarah yang berdarah-darah, penuh luka liku, dan meminjam istilah Mualem penuh dengan "pengkhianatan."
Jejak Luka dan Realpolitik
Narasi kemitraan strategis yang diusung hari ini seolah mencoba menghapus catatan kelam Pilkada 2012 dan 2017. Sejarah mencatat, Mualem pernah menuding Demokrat bermain di dua kaki. Pada 2012, saat konsensus kaukus parnas-parlok untuk menunda pilkada demi perbaikan regulasi dikhianati, Demokrat justru melaju dengan mengusung pasangan Muhammad Nazar-Nova Iriansyah.
Luka itu menganga kembali pada 2017. Meski survei internal Demokrat menempatkan Mualem di posisi puncak, partai berlambang mercy itu justru berpaling pada Irwandi Yusuf. Saya jadi ingat pada Lord Palmerston, negarawan Inggris. Ia pernah berujar: "Kita tidak memiliki sekutu abadi, dan kita tidak memiliki musuh abadi. Kepentingan kitalah yang abadi dan kekal." Inilah esensi dari apa yang terjadi antara Demokrat dan PA. Aliansi bukan dibangun di atas landasan moralitas, melainkan kalkulasi kekuasaan yang dingin.
Ketika Nova Iriansyah naik takhta menjadi Gubernur pasca-penangkapan Irwandi, friksi itu mencapai titik nadirnya. Kebijakan Nova dianggap mengabaikan kepentingan kombatan GAM dan Partai Aceh. Di sinilah letak ironisnya: bagaimana mungkin sebuah hubungan yang secara historis "cacat" kini dipromosikan sebagai "ikatan yang erat"?
Rian Syaf dan Beban Personifikasi Politik
Kini, beban sejarah itu diletakkan di pundak Rian Syaf. Optimisme Jabal Sab bahwa Rian adalah "faktor pengerat" bersandar pada satu variabel: hubungan personal antara Mualem dengan almarhum Syafruddin Budiman, ayah Rian. Di Aceh, politik seringkali bukan soal platform partai, melainkan soal personal linkage dan utang budi masa lalu.
Aristoteles dalam Politics menyatakan bahwa "Negara (dan politik) adalah persekutuan untuk mencapai kehidupan yang baik." Namun, dalam konteks Aceh, persekutuan ini lebih sering terlihat seperti upaya bertahan hidup (survival). Dukungan administratif Demokrat kepada pasangan Muzakir Manaf-Fadhlullah pada Pilkada 2024 adalah bukti pragmatisme tersebut. Meski demikian, bayang-bayang pembangkangan kader Demokrat yang memilih bekerja untuk Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi menunjukkan bahwa loyalitas di dalam tubuh Demokrat sendiri masih terbelah.
Antara "Aji Mumpung" dan Legitimasi
Rian Syaf kini berdiri di persimpangan jalan. Menjadi Plt Ketua di usia muda di tengah partai yang dihuni banyak politisi senior adalah tantangan hegemoni yang nyata. Antonio Gramsci menyebut "Hegemoni" bukan hanya soal kekuasaan fisik, tapi soal bagaimana seorang pemimpin mampu memenangkan hati dan pikiran melalui konsensus.
Rian tidak bisa hanya mengandalkan "restu" dari elit pusat di Jakarta atau nostalgia hubungan ayahnya dengan Mualem. Jika ia hanya mengandalkan itu, ia akan terjebak dalam apa yang disebut sebagai politik "aji mumpung" sebuah jabatan tanpa akar legitimasi yang kuat di akar rumput maupun di hadapan para seniornya.
Ia harus mampu menjawab pertanyaan krusial: Apakah ia akan menjadi jembatan yang kokoh bagi kepentingan Aceh, atau hanya sekadar "pion" dalam permainan catur besar antara parnas dan parlok?
Menolak Amnesia
Kita boleh saja merayakan munculnya wajah-wajah muda dalam politik Aceh. Namun, seperti kata filsuf George Santayana, "Mereka yang tidak ingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya."
Komentar usil saya di Facebook tentang "Demokrat khianati PA" bukan sekadar bumbu konten, melainkan pengingat bahwa politik adalah ruang yang cair namun kejam. Narasi kemitraan yang dibangun oleh Jabal Sab dan didukung oleh gerakan Rian Syaf hanya akan menjadi bangunan yang kokoh jika mereka berani mengakui luka masa lalu, bukan sekadar menutupinya dengan bedak kosmetik pencitraan.
Aceh butuh lebih dari sekadar "teman ngopi" yang saling memuji di media sosial. Aceh butuh kepemimpinan yang mampu mengubah "pengkhianatan" masa lalu menjadi "transparansi" di masa depan. Rian Syaf punya panggungnya sekarang, namun penonton termasuk netizen haus hiburan dan para pemilih yang cerdas akan selalu menanti apakah naskah yang dimainkan adalah drama baru yang bermutu, atau sekadar remake dari komedi lama yang membosankan.[]
Penulis: Taufik Al Mubarak, blogger yang tidak kunjung pensiun.
Sebelumnya
