DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (14/2).

Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi II DPR RI (Fraksi PKS) menjadi ketua rombongan pada kunker ini dengan 15 anggota Komisi II DPR RI.

Agenda pertama diawali dengan peninjauan lapangan ke kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM PTSP) Provinsi NTB.

Para anggota dan mitra kerja diterima oleh Kepala DPM PTSP Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi yang juga menjelaskan kinerja dan capaian DPM PTSP selama tahun 2018, serta target yang akan dicapai di tahun 2019.

Selanjutnya Mardani Ali Sera dan rombongan diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimasnsyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah beserta jajaran di Kantor Gubernur Provinsi NTB.

Pada kesempatan ini para anggota dewan menyampaikan beberapa hal yang ingin ditinjau di antaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, membahas kepegawain daerah, reformasi birokrasi, juga tindak lanjut hunian pasca gempa untuk wilayah terdampak.

Selain pertemuan dengan Gubernur, para anggota dewan juga mengunjungi KPU Provinsi NTB untuk meninjau kesiapan dan persiapan KPU & Bawaslu Provinsi NTB pada pemilu legislatif & capres cawapres 2019 yang akan berlangsung di tanggal 17 april 2019.

"Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang di NTB. Kami beberapa waktu yang lalu dilanda gempa yang cukup lama, 1 bulan lebih. Itu berakibat pada kondisi masyarakat kita di Lombok Utara termasuk penyelenggara pemilu dan kantor KPU di Lombok Utara diratakan dengan tanah karena sudah tidak layak. " ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Sout dalam sambutannya.

Terkait dengan Kebutuhan logistik untuk pemilu 2019 menurut ketua KPU NTB hanya kurang surat suara dan formulir saja sedangkan yang lainnya sudah terdistribusi.

Ketua rombongan kunjungan kerja DPR, Mardani Ali Sera, tak lupa menyampaikan apresiasinya kepada KPU dan Bawaslu Provinsi NTB.

"Terima kasih kepada KPU dan Bawaslu NTB yang sudah bekerja tekun selama ini. Sampaikan yang fakta ya, jangan fiktif karena kita ingin mumpung masih ada waktu kita melakukan koordinasi dan antisipasi. Monggo disampaikan perkembangannya." ujarnya.

Agenda terakhir adalah pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalu Agung Darmawan beserta jajaran.

Komisi II ingin mengetahui program pertanahan seperti PTSL dan konflik sengketa tanah khususnya pasca gempa yang melanda wilayah NTB pada bulan Juli 2018 silam, halangan dan tantangan kinerja sekaligus apabila terdapat masukan untuk RUU Pertanahan yang sedang digodok oleh DPR RI. Pada kesempatan ini, turut hadir pula Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB dan perwakilan Dirjen Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir pada kunjungan kerja kali ini diantaranya mitra kerja dari Kementerian/Lembaga antara lain dari Sekretariat Kabinet yang diwakili oleh Syafruddin Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Reformasi Birokrasi, dan dari Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili oleh Masrokhan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, serta perwakilan lain diantaranya dari Kementerian ATR BPN, Kemendagri, Kementerian PAN-RB, LAN, KPU RI, BKN, ANRI dan Ombudsman RI.(RF/MIT/ES)