Ilustrasi Menkeu saat rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta. [FOTO: Johan Tallo/Liputan6.com]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Dana tersebut akan mengalir ke 8.212 kelurahan dari total 8.479 kelurahan.

Anggaran tersebut tidak berubah dari alokasi dana kelurahan tahun ini. "Dana kelurahan tetap ada di 2020, mungkin itu tak dipresentasikan dalam paparan kami, namun sebenarnya tetap ada," ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (29/8/2019).  

Bendahara negara merinci dana kelurahan Rp3 triliun akan dialirkan ke kelurahan yang ada di Indonesia, kecuali kelurahan di luar DKI Jakarta.

Ia menambahkan alokasi dana kelurahan akan tetap diambil dari pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dia menegaskan, pemberian dana kelurahan tetap dilakukan lantaran pemerintah telah melakukan evaluasi atas program tersebut. 

"Kami tetap jaga janji-janji yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo," katanya.  

Sementara, pada tahun ini, realisasi pemberian dana kelurahan baru mencapai Rp1,46 triliun atau 48,7 persen dari pagu anggaran Rp3 triliun per Mei 2019. Pemerintah optimis penyaluran dana itu akan memenuhi target.

Pemerintah mengatur pemberian dana kelurahan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019. 

Aturan ini terbit usai mempertimbangkan masukkan pemberian dana kelurahan dari para wali kota.

Para wali kota menginginkan pemerintah pusat menggelontorkan dana kelurahan demi mengatasi permasalahan perkotaan yang juga dianggap kompleks. 

Ini juga diharapkan bisa menjadi penyeimbang dengan dana desa yang selama ini sudah digulirkan pemerintah.  

Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengatakan banyak permasalahan yang sekiranya bisa diselesaikan dengan dana kelurahan, seperti kriminalitas serta perbaikan lalu lintas. Bahkan, dana kelurahan juga bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan.

"Sehingga kami meminta kepada presiden membuat kebijakan bahwa bantuan keuangan tidak hanya pada desa tetapi juga ke kelurahan," terang Airin.

Ekonomi 2019 Akan di Bawah Target

Sementara itu, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memaparkan soal perekonomian Indonesia tahun ini.

Dia menyebut perekonomian Indonesia kemungkinan hanya tumbuh di kisaran 5,08 persen sampai akhir tahun ini. Jauh lebih rendah dari outlook semula sebesar 5,2 persen dan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang 5,3 persen. 

Bendahara negara menjelaskan proyeksi ini berasal dari realisasi pertumbuhan ekonomi semester I 2019 sebesar 5,06 persen. Sementara pada semester II 2019, ekonomi akan tumbuh mencapai 5,11 persen.

"Total semester II, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,11 persen, yang kalau dibulatkan satu digit sebesar 5,1 persen atau 5,08 persen itu adalah forecasting (sampai akhir tahun). Outlook 5,2 persen masih kami taruh di sana, tapi internal kami lihat 5,08 persen," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, sambungnya, perkiraan tersebut juga dibuat dengan memperhatikan proyeksi sejumlah lembaga internasional yang kerap merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Untuk itu, menurutnya, pandangan itu pun perlu diperhitungkan.(me/CNN Indonesia)