Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam sektor kelautan dan perikanan. [Foto: dok. KKP]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin mutu, keamanan, dan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Tornanda Syaifullah, mengatakan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 207 SNI produk perikanan telah diterbitkan, dan digunakan sebagai acuan dalam proses produksi serta pengawasan mutu.
“Penerapan SNI tidak hanya menjamin kandungan gizi dan keamanan produk, tetapi juga meningkatkan preferensi dan kepercayaan konsumen dalam mengonsumsi ikan,” ujar Tornanda dalam pernyataan resmi yang diterima pada Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, sertifikasi SNI menjadi nilai tambah yang signifikan dalam menghadapi persaingan global.
“KKP akan terus memperluas layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan. Sertifikasi ini juga menjadi nilai tambah agar produk kita mampu bersaing secara global,” tambahnya.
Perluasan Layanan Sertifikasi dan Pengujian
Untuk mendukung program tersebut, Balai Besar Pengujian dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PDS, berperan aktif sebagai Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP).
Kepala BBP3KP, Rahmadi Sunoko, menjelaskan bahwa pihaknya tengah memperluas ruang lingkup layanan sertifikasi dan pengujian.
“Saat ini kami baru memiliki 22 ruang lingkup sertifikasi dengan laboratorium pengujian sebanyak 28 parameter. Ke depan, targetnya meningkat menjadi 207 ruang lingkup dengan 44 parameter pengujian,” kata Rahmadi.
Fokus pada Produk Pangan dan Non-Pangan
Dari total 207 SNI yang diterbitkan, 152 di antaranya merupakan produk pangan perikanan, sementara 55 lainnya adalah produk non-pangan. Cakupan ini menjadi landasan untuk memperkuat sistem sertifikasi nasional.
Rahmadi juga mengungkapkan bahwa BBP3KP tengah mengembangkan laboratorium kalibrasi sebagai bagian dari penguatan sistem mutu.
“Laboratorium kalibrasi akan menjadi elemen penting dalam menjamin ketertelusuran hasil uji dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pengujian produk,” tuturnya.
“Ini bagian dari upaya kami menjawab tuntutan sertifikasi berstandar internasional,” tutup Rahmadi. [in]
Sebelumnya
