Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan target tersebut menjadi prioritas utama pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan, mengingat sekitar 84 juta anak Indonesia akan menentukan arah bangsa pada 2045. [Foto: dok. Kemenpora]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan RI meluncurkan Konsorsium 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan target agresif menekan angka kematian ibu dan bayi hingga sepuluh kali lipat dari kondisi saat ini.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan target tersebut menjadi prioritas utama pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan, mengingat sekitar 84 juta anak Indonesia akan menentukan arah bangsa pada 2045.
“Target saya, dari 4.000 kematian ibu per tahun harus turun di bawah 400. Dari 30.000 kematian bayi per tahun, harus turun di bawah 3.000. Begitu pula angka stunting harus turun di bawah 7 persen,” kata Budi.
Ia menegaskan pendekatan kerja konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab persoalan tersebut. Menurutnya, seluruh intervensi harus dilakukan secara spesifik dan berbasis data, terutama pada fase krusial sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
Pemerintah memfokuskan penanganan pada risiko utama, seperti preeklamsia pada ibu hamil serta infeksi dan gangguan pernapasan pada bayi baru lahir. Langkah ini dinilai menjadi kunci dalam menekan angka kematian secara signifikan.
Sebagai upaya konkret, Kemenkes mewajibkan pemeriksaan kehamilan minimal delapan kali serta mendistribusikan 10.000 alat USG ke Puskesmas untuk memperkuat deteksi dini. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan produksi suplemen multivitamin dan mineral (MMS) dalam negeri guna meningkatkan gizi ibu hamil.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyebut capaian indikator penanganan stunting menunjukkan tren positif. Namun, ia menekankan pemerintah tidak hanya menargetkan kelangsungan hidup bayi, tetapi juga kualitas tumbuh kembangnya.
Konsorsium 1.000 HPK sendiri dibentuk untuk menyinergikan kerja lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat, agar intervensi yang dilakukan lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. [in]
Sebelumnya
