Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan aktivasi SPPG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan operasional setiap dapur. [Foto: Humas BGN]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 34 provinsi. Penambahan tersebut diproyeksikan mampu memperluas jangkauan program hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan aktivasi SPPG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan operasional setiap dapur.
"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujarnya yang dilansir pada Sabtu (14/11/2026).
Menurut Agustina, setiap SPPG yang diaktifkan harus memenuhi standar kesiapan infrastruktur, ketersediaan personel, serta kemampuan memproduksi dan menyalurkan makanan sesuai tata kelola keamanan pangan.
Daerah 3T dan Rawan Stunting Jadi Prioritas
Aktivasi 953 SPPG pada November 2026 merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Pada Oktober 2026, BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
BGN juga merencanakan aktivasi SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya.
Dalam perluasan layanan ini, kelompok prioritas penerima manfaat meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren.
Selain memperhatikan pemerataan layanan, BGN mewajibkan setiap SPPG memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN Ingatkan Mitra Tidak Bayar Imbalan
BGN turut mengingatkan masyarakat dan calon mitra agar mengikuti seluruh mekanisme aktivasi melalui sistem resmi yang telah ditetapkan.
Agustina menegaskan tidak ada pihak yang berwenang meminta pembayaran atau imbalan dengan mengatasnamakan BGN untuk mempercepat pembukaan dapur MBG.
"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tegasnya.
BGN akan melanjutkan aktivasi SPPG secara bertahap dengan mengutamakan kesiapan operasional dan kebutuhan masyarakat. Dukungan pemerintah daerah, pesantren, dan media juga diharapkan memperkuat pelaksanaan program agar manfaat MBG semakin merata dan tepat sasaran. [*]
Sebelumnya
