Beranda / Berita / Nasional / Anggota DPR Harap Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM

Anggota DPR Harap Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM

Senin, 22 Agustus 2022 15:00 WIB

Font: Ukuran: - +


Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Muzani. [Foto: ist]


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Muzani berharap pemerintah tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di saat optimisme masyarakat yang sedang meningkat setelah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19

Dia menilai, kenaikan BBM akan berimplikasi terhadap kenaikan inflasi yang dapat menyebabkan harga-harga bahan pokok meningkat.

"Tentu stabilitas harga pokok dan tidak naiknya harga BBM menjadi harapan dari setiap rakyat Indonesia. Meskipun kami menyadari bahwa anggaran subsidi BBM saat ini telah mencapai Rp502 triliun, angka tersebut jumlahnya sangat fantastis," kata Muzani di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Namun menurut dia, pemberian subsidi tersebut demi menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadi tanggung jawab semua pihak.

Karena itu dia menilai, jalan satu-satunya adalah tidak menaikan harga BBM sehingga pemerintah harus mempertimbangkan segala opsi dalam menghadapi situasi saat ini.

Di sisi lain, Muzani menilai, untuk menekan besaran anggaran subsidi BBM, maka pemerintah harus cermat dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara.

"Misalnya melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat dan berkelanjutan," ujarnya.

Hal itu menurut dia terutama Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang berhasil menanggulangi wabah COVID-19 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga baik, sehingga keberhasilan tersebut harus bisa dipertahankan, bahkan dilanjutkan.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu berharap pemerintah mampu meningkatan pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan PNBP secara signifikan untuk tahun yang akan datang.

Langkah itu menurut dia agar pertumbuhan ekonomi negara bisa konsisten dan berkelanjutan sehingga pemerintah harus mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja negara dan transfer ke daerah.(Suara)

Keyword:


Editor :
Akhyar

riset-JSI
Komentar Anda