Jogja Membara di Hari Pahlawan, Ini Fakta yang Belum Terungkap

DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Selasa sore, 10 November 2026, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X duduk lesehan di depan gerbang Kompleks Kepatihan. Di hadapannya, peserta unjuk rasa Hari Pahlawan menyampaikan tuntutan mengenai upah buruh, aturan Jaga Warga, dan Stadion Mandala Krida. Beberapa jam kemudian, di Jalan Malioboro, polisi melaporkan lemparan batu dan bom molotov serta tembakan petasan ke kompleks DPRD DIY. 

Polda DIY melaporkan sedikitnya 154 orang diamankan hingga Rabu pagi, 11 November. Angka itu kemudian bertambah menjadi 157 orang. Pada Rabu malam, kepolisian melaporkan telah memulangkan 154 dari 157 orang setelah pemeriksaan. 

Selasa sore, sembilan tuntutan dibawa ke jalan

Mahasiswa dari sejumlah kampus dan kelompok masyarakat sipil berdemonstrasi di sekitar Gedung DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer. Berbagai media mencatat keterlibatan Aliansi Jogja Memanggil, Forum BEM se-DIY, Front Mahasiswa Nasional Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, dan BEM Universitas Ahmad Dahlan. Sejumlah anggota DPRD DIY menemui pengunjuk rasa. Aksi ini melanjutkan penyampaian aspirasi yang sebelumnya berlangsung pada 20 dan 28 Oktober 2026. 

Aspirasi lain disampaikan juga Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat sembilan tuntutan. Enam di antaranya menyasar kebijakan nasional. Peserta aksi mendesak militer ditarik kembali ke barak dan kasus penembakan di Aceh dan Papua serta pelanggaran HAM berat diusut. Mereka juga meminta pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan serta menindak perusak lingkungan. 

Tuntutan lain mencakup penurunan pajak rakyat dan kenaikan pajak konglomerat, pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto dan pengadilan bagi kroni-kroninya, serta penghentian kriminalisasi pengemudi ojek daring dan penolakan terhadap potongan aplikator yang dinilai berlebihan. 

Di tingkat daerah, massa meminta pencabutan aturan Jaga Warga dan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, penetapan upah minimum sesuai kebutuhan hidup layak serta penurunan biaya pendidikan, dan pengusutan dugaan korupsi Mandala Krida. Dalam dialog di Kepatihan, Sultan membuka kemungkinan meninjau kebijakan Jaga Warga. “Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” kata Sultan. Ia juga mengatakan penetapan upah dibahas bersama pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja melalui Dewan Pengupahan. 

Pukul 19.00 - 23.30 WIB, dari Titik Nol ke Tugu

Sekitar pukul 19.00 WIB, mahasiswa di Titik Nol Kilometer mulai membubarkan diri, menurut pantauan detikJogja. Dalam kronologi Polda DIY, situasi berubah pada 20.07 WIB. Sekitar seratus orang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY. Polisi menyebut kelompok itu melempar batu dan molotov serta menembakkan petasan ke kompleks gedung. DetikJogja melaporkan sejumlah orang berusaha merobohkan pagar. Sebagian masuk ke lingkungan gedung, memecahkan kaca pusat ATM, dan membakar sejumlah benda di jalan. 

Pukul 20.30 WIB, polisi mengerahkan empat satuan setingkat kompi Brimob untuk mendorong kerumunan ke utara Malioboro. Polda menyatakan 858 personel satuan tugas reserse juga dikerahkan untuk penindakan. Di jalan, polisi menggunakan meriam air. Sekitar 20.40 WIB, tembakan gas air mata dilaporkan terjadi ketika massa mencapai kawasan Teteg Malioboro, dekat perlintasan kereta api. Polda mencatat penyitaan enam bom molotov, 12 petasan, dan sejumlah barang lain, termasuk senjata tajam. 

Sekitar 21.00 WIB, aparat mendorong massa hingga Tugu Pal Putih, yang juga dikenal sebagai Tugu Golong-Gilig. Polisi membentuk barikade sepuluh menit kemudian. Polda masih mencatat pelemparan petasan di sekitar tugu pada 22.37 WIB dan penyekatan kelompok dari arah timur pada 23.06 WIB. Brimob memulai patroli di Kota Yogyakarta sekitar 23.30 WIB. Ketegangan di sekitar Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), di Sleman, berlanjut hingga dini hari. 

Menjelang tengah malam, kericuhan mencapai Bundaran UGM

Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa Sintesa Fisipol UGM, sebagaimana dilaporkan BBC News Indonesia, menyebut gas air mata ditembakkan ke arah UGM dan sejumlah orang di sekitar bundaran berlindung di area kampus. Amnesty International Indonesia menyatakan telah memverifikasi rekaman yang menunjukkan sebaran gas air mata di dekat instalasi gawat darurat Rumah Sakit Panti Rapih. Amnesty juga menerima laporan anggota kepolisian terluka akibat lemparan benda keras. 

Kapolda DIY Inspektur Jenderal Langgeng Purnomo membantah polisi dan kendaraan taktis masuk ke lingkungan UGM. Ia menyatakan petugas bersiaga di luar batas kampus dan mengedepankan negosiasi di titik itu. Langgeng juga membantah penggunaan gas air mata di titik penjagaan tersebut. Polda mengakui ada orang yang diamankan di Bundaran UGM. Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro mengatakan informasi mengenai kendaraan taktis yang masuk ke area kampus masih simpang siur. 

Sekitar 01.30 WIB pada Rabu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba di Gedung DPRD DIY. Mereka meninjau lokasi dan mengecek orang-orang yang diamankan. Suyudi mengatakan polisi akan menyelidiki dugaan perusakan dan menelusuri orang yang membawa benda berbahaya. Kapolresta Sleman AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan ia berupaya bernegosiasi dengan massa sekitar 03.00 WIB. Menurut Dhimas, massa mulai bubar sekitar 03.30 WIB. ANTARA menyaksikan massa dan polisi berangsur meninggalkan kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM sekitar 04.00 WIB. 

Rabu, dari Pengamanan hingga Pemulangan

Jumlah orang yang diamankan polisi dalam kericuhan aksi unjuk rasa di Yogyakarta terus bertambah sepanjang Rabu, 11 November 2026. Dalam keterangan resmi yang dirilis pukul 00.58 WIB, Polda DIY mencatat 94 orang telah diamankan terkait kericuhan di kawasan Gedung DPRD DIY.

Angka tersebut terus berubah seiring proses pendataan dan pemeriksaan. BBC News Indonesia sempat melaporkan 104 orang diamankan, sementara Antara Yogyakarta dalam pemberitaan pukul 07.44 WIB menyebut jumlahnya mencapai 106 orang.

Rabu pagi, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menyampaikan jumlah orang yang diamankan bertambah menjadi 154 orang.

Memasuki Rabu sore, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Yani Permana mengungkapkan jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 157 orang, termasuk 21 anak di bawah umur. Polisi masih mendalami keterlibatan masing-masing orang dalam kericuhan yang terjadi di sejumlah titik, mulai dari kawasan Gedung DPRD DIY hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pada Rabu malam, perkembangan baru disampaikan Polda DIY. Sebanyak 21 anak yang sempat diamankan telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing. Sementara itu, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka atas dugaan membawa dan melempar bom molotov saat kericuhan berlangsung.

Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang masih berlanjut untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam kericuhan seusai unjuk rasa memperingati Hari Pahlawan itu.

Puluhan orang yang sempat dibawa ke posko polisi di Gedung DPRD DIY dipindahkan dengan bus ke Mapolda DIY sekitar 09.30 WIB, menurut pantauan Radar Jogja. Pada 23.51 WIB, Humas Polda DIY merilis pemulangan 154 orang karena pemeriksaan, menurut polisi, tidak menemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Polda mencatat 22 anak telah diserahkan kepada keluarga setelah mediasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan sejumlah pihak. Keterangan awal Yani menyebut 21 anak. 

Jumlah tersangka juga berbeda dalam dua keterangan kepolisian. Dalam jumpa pers Rabu, Langgeng mengumumkan dua tersangka terkait dugaan membawa dan melempar molotov. Rilis Humas Polda pukul 23.51 WIB menyebut satu tersangka dan dua orang diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY untuk penanganan terpisah. Status orang kedua yang disebut dalam jumpa pers masih memerlukan klarifikasi. 

Korban luka, aduan, dan dugaan salah tangkap

Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi mengatakan 33 orang mendapat penanganan medis. Sebanyak 14 orang ditangani di lokasi dan 19 dirujuk ke fasilitas kesehatan. Dari kelompok yang dirujuk, 14 menjalani rawat jalan dan lima dirawat inap. Dua pasien dirawat di RSUP Dr. Sardjito, dua di RS Bhayangkara, dan satu di RS Bethesda. Pihak RSUP Dr. Sardjito menyebut dua pasien rawat inap di rumah sakit tersebut mengalami luka di kepala. 

Tim Hukum Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Bara Adil) mencatat 64 aduan hingga Rabu pukul 03.50 WIB. Aduan awal itu mencakup 47 orang yang dilaporkan ditahan, 13 orang yang belum diketahui kabarnya, dua orang yang sudah pulang, dan dua yang dirawat. Dalam pembaruan pukul 23.00 WIB yang diterbitkan LBH Yogyakarta, aduan mencakup 103 orang. Tim menyatakan 55 orang yang memberi kuasa kepada mereka telah dibebaskan. Pendamping hukum mengatakan mereka berada di Mapolda sejak tengah hari dan baru diperbolehkan masuk sekitar 17.30 WIB. 

Rektor UGM Ova Emilia menyatakan kampus mendata mahasiswa terdampak dan mengupayakan pendampingan hukum. Dalam jumpa pers Rabu, Dekan Fisipol UGM Gabriel Lele menyebut delapan mahasiswa UGM dilaporkan diamankan. Ia menduga dua di antaranya salah tangkap ketika hendak mengambil kendaraan di sekitar Malioboro. Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM mengecam kekerasan dan intimidasi dalam penanganan aksi serta meminta akses bantuan hukum bagi mahasiswa yang diperiksa. 

Pengawasan atas penanganan aksi

Novita mengatakan Polda DIY akan membentuk tim pencari fakta dengan melibatkan UGM, Komnas HAM, dan Ombudsman. Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina mendorong percepatan pemulangan warga yang tidak terindikasi melakukan kekerasan. Ombudsman RI Perwakilan DIY meminta pemeriksaan yang objektif serta akses bagi pendamping hukum, keluarga, dan layanan medis. Amnesty International Indonesia mendesak penyelidikan independen atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dan dugaan penyerangan oleh kelompok yang belum teridentifikasi. 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tanggung jawab Polri melindungi peserta dan menyelenggarakan pengamanan penyampaian pendapat sesuai prosedur. Peraturan Kepala Polri Nomor 1 Tahun 2009 mensyaratkan penggunaan kekuatan sesuai hukum, diperlukan dalam situasi yang dihadapi, dan sebanding dengan ancaman. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meminta pemeriksaan berlangsung transparan dan menjunjung asas praduga tak bersalah. 

Pemulangan ratusan orang belum menutup persoalan kericuhan Hari Pahlawan di Yogyakarta. Penyelidikan yang transparan dan objektif diperlukan untuk mengungkap fakta sekaligus memastikan hak warga tetap terlindungi. [red]