Sabtu, 18 Juli 2026
Beranda / Berita / Nasional / Mas Adi Manggeng Dipercaya Pimpin Bidang Nelayan PP-GNTI

Mas Adi Manggeng Dipercaya Pimpin Bidang Nelayan PP-GNTI

Sabtu, 18 Juli 2026 08:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Ratnalia

Mas Adi Manggeng atau dikenal sebagai Masady Manggeng, dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia (PP-GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana. Foto: for Dialeksis


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tokoh muda asal Aceh Barat Daya, Mas Adi Manggeng atau dikenal sebagai Masady Manggeng, dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia (PP-GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana.

Mas Adi dijadwalkan dilantik bersama jajaran pengurus PP-GNTI lainnya pada Selasa, 21 Juli 2026, pukul 11.00 WIB, di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi organisasi sekaligus penguatan fungsi badan dan sayap PDI Perjuangan dalam menjalankan program-program kerakyatan. Nama Mas Adi tercantum pada urutan ketiga dalam daftar 21 pengurus PP-GNTI yang diundang mengikuti pelantikan.

Undangan bernomor 1303/IN/DPP/VII/2026 itu ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pelantikan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab badan serta sayap partai dalam mewujudkan cita-cita perjuangan.

Kepercayaan tersebut semakin memperluas ruang pengabdian Mas Adi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir, nelayan, petambak, dan pelaku ekonomi berbasis sumber daya kelautan. Ia dikenal sebagai politikus PDI Perjuangan asal Manggeng sekaligus pemerhati kelautan yang aktif menyampaikan gagasan mengenai pembangunan pesisir dan penguatan ekonomi rakyat.

Dalam berbagai kesempatan, Mas Adi konsisten menyoroti persoalan yang dihadapi nelayan, terutama keterbatasan sarana pelabuhan, dermaga, distribusi bahan bakar, fasilitas pendukung kegiatan melaut, serta belum terintegrasinya pembangunan kawasan pesisir.

Saat Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan Ujong Serangga, Aceh Barat Daya, mengalami kerusakan, misalnya, Mas Adi mendorong pembangunan infrastruktur kelautan yang lebih terpadu. Ia menilai pengembangan pelabuhan, perpanjangan breakwater, dan penataan kawasan pesisir Susoh harus dirancang dalam satu sistem agar dapat mendukung kegiatan perikanan sekaligus mengurangi abrasi, sedimentasi, serta risiko banjir.

Perhatiannya juga tertuju pada persoalan akses bahan bakar minyak bagi nelayan. Menurut Mas Adi, kebijakan harga BBM khusus nelayan harus disertai ketersediaan infrastruktur penyaluran dan kepastian pasokan di daerah. Tanpa akses yang mudah, kebijakan harga dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nelayan di lapangan.

Selain sektor perikanan tangkap, Mas Adi turut menyuarakan nasib petambak udang vaname, pengembangan kampung nelayan, penguatan koperasi, penyerapan produk lokal, serta pembangunan ekosistem pertanian dan perikanan yang saling terhubung. Perhatiannya terhadap persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nelayan tidak dapat dipisahkan dari akses pasar, kelembagaan ekonomi, infrastruktur, dan keberpihakan kebijakan pemerintah.

Ia juga pernah mengangkat isu perubahan iklim sebagai tantangan sekaligus peluang bagi Aceh Barat Daya. Mas Adi mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan serta mengembangkan kegiatan ekonomi yang tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.

Amanah sebagai Ketua PP-GNTI Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana menempatkan Mas Adi pada posisi strategis. Bidang tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar nelayan, mulai dari dermaga, pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, ketersediaan es, penyimpanan hasil tangkapan, distribusi BBM, keselamatan melaut, hingga akses pemasaran.

Kehadirannya dalam struktur pusat PP-GNTI diharapkan menjadi jembatan antara persoalan nelayan di daerah dan proses perumusan kebijakan di tingkat nasional. Bagi Aceh, kepercayaan tersebut sekaligus membuka ruang lebih luas untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat pesisir yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi.

Dengan pengalaman advokasi serta kedekatannya terhadap isu kelautan dan ekonomi rakyat, Mas Adi Manggeng diharapkan mampu membawa PP-GNTI tidak hanya aktif sebagai organisasi, tetapi juga hadir menghasilkan program nyata yang memperkuat kemandirian dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI