Minggu, 24 Mei 2026
Beranda / Berita / Nasional / PB HIMABIR Minta Pemerintah Pusat Serius Tangani Pendangkalan Sungai

PB HIMABIR Minta Pemerintah Pusat Serius Tangani Pendangkalan Sungai

Sabtu, 23 Mei 2026 21:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Bireuen Banda Aceh, Jamalul. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di tengah ancaman banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Aceh, persoalan pendangkalan sungai hingga lemahnya pengelolaan lingkungan dinilai menjadi salah satu penyebab utama bencana yang terus terjadi hampir setiap tahun.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Bireuen Banda Aceh, Jamalul, menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih terukur dalam menangani persoalan banjir, infrastruktur, hingga pendidikan di Aceh.

Menurut Jamalul, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi harus menyentuh akar persoalan yang selama ini belum tertangani secara maksimal.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Jangan hanya fokus ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana langkah pencegahan dan pemulihan masyarakat setelahnya,” ujar Jamalul kepada media dialeksis.com, Sabtu, 23 Mei 2026.

Ia menyoroti kondisi sungai di sejumlah daerah yang mulai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat kapasitas sungai menurun dan memperbesar risiko meluapnya air saat curah hujan tinggi.

Karena itu, PB HIMABIR mendorong pemerintah untuk melakukan pengerukan sungai secara berkala serta memperkuat tata kelola lingkungan agar banjir tidak terus berulang setiap tahun.

Selain persoalan lingkungan, Jamalul juga menyinggung dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat, khususnya para petani di wilayah terdampak. Ia menyebut banyak lahan pertanian masyarakat hingga kini masih tertimbun lumpur yang mulai mengeras sehingga menyulitkan petani untuk kembali mengolah sawah mereka.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya berdampak terhadap hasil panen, tetapi juga mengganggu kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian.

Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi konkret agar masyarakat dapat kembali produktif dan tidak terus mengalami kerugian akibat bencana yang berulang.

Tidak hanya soal banjir, Jamalul turut menyoroti pembangunan Jembatan Kutablang di Kabupaten Bireuen yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat. Jembatan yang berada di jalur lintas Aceh“Medan itu disebut memiliki peran penting terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas daerah.

“Masyarakat tentu berharap pembangunan Jembatan Kutablang dapat segera terealisasi secara optimal. Sebab, keberadaannya bukan hanya menyangkut akses transportasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat lintas daerah,” katanya.

Di sektor pendidikan, Jamalul menilai pembangunan sumber daya manusia juga harus menjadi fokus utama pemerintah Aceh. Ia mendorong pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara lebih tepat sasaran, termasuk memperluas program beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan mahasiswa berprestasi.

Menurutnya, investasi di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi Aceh yang mampu bersaing dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

“Anak-anak muda Aceh yang hari ini diberi kesempatan belajar melalui beasiswa, pada akhirnya diharapkan kembali dengan ilmu, pengalaman, dan pengabdiannya untuk membangun daerahnya sendiri. Karena itu, pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Aceh,” tutur Jamalul.

Ia menegaskan bahwa pemuda Aceh memiliki semangat besar untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Namun demikian, ruang partisipasi generasi muda perlu terus diperkuat agar gagasan yang lahir dari kalangan pemuda benar-benar dapat memberi kontribusi nyata terhadap arah kebijakan publik di Aceh.[nh]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI