Pemerhati kebencanaan, Hendri Yuzal. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerhati kebencanaan, Hendri Yuzal, menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional tidak serta-merta diberlakukan tanpa memenuhi sejumlah indikator penting. Pernyataan ini disampaikan Hendri kepada Dialeksis, menanggapi tingginya desakan publik terkait banjir besar yang melanda beberapa daerah di Sumatera, termasuk Aceh.
Menurut Hendri, terdapat lima variabel utama yang harus dipenuhi sebelum suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional. Variabel tersebut meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
“Jika kelima variabel ini tidak terpenuhi secara signifikan, status bencana nasional tidak bisa diterapkan. Banjir di Aceh dan Sumatera memang besar, tetapi indikatornya mungkin belum mencapai kategori tersebut,” jelasnya.
Hendri menambahkan, berbeda dengan peristiwa Gempa dan Tsunami Aceh 2004 yang melumpuhkan total pemerintahan daerah, saat ini sistem pemerintahan di wilayah terdampak banjir masih berjalan normal. Karena itu, penanganan bencana tetap berada dalam kewenangan pemerintah daerah masing-masing.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan perhatian dan dukungan. Ia menyampaikan bahwa bantuan logistik dari pemerintah pusat telah tiba di Aceh menggunakan pesawat Hercules. Pemerintah pusat juga mendorong Gubernur Aceh serta dua gubernur lainnya di Sumatera untuk mengoptimalkan Dana Tak Terduga (DTT) mengingat cuaca ekstrem diperkirakan masih berlanjut.
“Penggunaan DTT sangat krusial agar penanganan tanggap darurat tidak terhambat dari sisi anggaran. Situasi cuaca ekstrem masih terus berlangsung, sehingga respons cepat mutlak dibutuhkan,” ujar Hendri.
Dalam penanganan di lapangan, Hendri menegaskan pentingnya memberikan prioritas kepada kelompok rentan, di antaranya anak-anak, lansia, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, masyarakat terpencil, dan warga yang sedang sakit.
“Mereka adalah kelompok paling rentan dan sulit menyelamatkan diri secara mandiri. Penanganan harus benar-benar memastikan mereka tidak terabaikan,” katanya.
Hendri juga mendorong Pemerintah Aceh untuk segera mengaktifkan pos komando penanganan bencana pasca penetapan status darurat oleh Gubernur Aceh. Posko ini harus menempatkan BPBA sebagai koordinator, didukung SAR, TNI, Polri, relawan, tenaga kesehatan, serta perangkat daerah dalam satu kendali terpadu.
“Koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama percepatan operasi penyelamatan, evakuasi, dan distribusi logistik kepada masyarakat,” ujar Hendri.
Ia berharap masa darurat selama 14 hari dapat ditangani dengan baik sehingga pemerintah dapat segera beralih ke fase pemulihan. Pada tahap berikutnya, pemerintah diharapkan menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi segera setelah kondisi darurat terkendali.
“Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita yang terdampak banjir, baik di Aceh maupun wilayah Sumatera lainnya,” tutupnya.
Sebelumnya
