Mufti Makaarim Founder Marapi Consulting & Advisory. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada Kamis malam, 12 Maret 2026, yang mengakibatkan korban mengalami luka bakar sekitar 24 persen dari seluruh tubuhnya, memicu kecaman luas dan kekhawatiran tentang keselamatan pembela hak asasi manusia.
Merespon kejadian tersebut melalui Dialeksis, Mufti Makaarim Founder Marapi Consulting & Advisory, menyatakan kepada Dialeksis bahwa peristiwa terhadap aktivis tersebut bukan sekadar tindakan kriminal individual. Menurut Mufti, insiden itu adalah puncak dari rangkaian tekanan non-fisik yang bersifat teror yang kemudian bereskalasi menjadi serangan fisik yang terencana. Dialeksis
“Peristiwa ini jelas memiliki makna politik yang jauh lebih luas karena menyentuh keselamatan pembela HAM, kebebasan sipil, dan kesehatan demokrasi,” kata Mufti saat dihubungi Dialeksis.
Ia mengingatkan bahwa organisasi-organisasi pembela HAM, termasuk KontraS yang menjadi tempat korban bernaung, telah lama menerima ancaman dan intimidasi sejak era akhir Orde Baru. Andrie Yunus mengalami serangan itu setelah meninggalkan kegiatan rekaman di kantor lembaga bantuan hukum, menurut laporan kronologi kejadian.
Mufti menjelaskan secara historis bagaimana psikologi kekerasan politik bekerja melalui intimidasi dan stigmatisasi terhadap gerakan sipil pernah menjadi praktik yang sistematis, ditandai oleh dehumanisasi korban dan justifikasi kekerasan sebagai "tugas" demi stabilitas.
Dirinya menilai modus operandi serangan pelaku yang diduga berboncengan motor dan melancarkan aksi cepat mengindikasikan adanya perencanaan dan pembagian peran, bukan kejahatan acak.
Mengutip respons pejabat yang meminta penyelidikan menyeluruh, Mufti mendukung seruan agar aparat mengungkap tidak hanya eksekutor di lapangan tetapi juga aktor intelektual yang mungkin berada di balik operasi. Pernyataan serupa sebelumnya disampaikan oleh Menko yang menyoroti pola serangan yang tampak terorganisasi. Yusril Ihza Mahendra
Mufti memperingatkan dampak politik sosial yang lebih luas bila pelaku tidak ditangani tegas. Tanpa hukuman yang jelas, ia memperkirakan peristiwa ini bisa menciptakan efek tiruan (copycat violence), mendorong aksi vigilante, dan mengkondisikan iklim ketakutan yang menimbulkan chilling effect yaitu titik di mana warga dan aktor publik menahan diri dari kritik demi keselamatan. Ia merujuk pada konsep yang banyak dipakai pengamat demokrasi untuk menjelaskan bagaimana ancaman cukup untuk membungkam kebebasan sipil, tanpa harus ada larangan resmi.
Sebagai langkah praktis, Mufti menyerukan konsolidasi dan solidaritas antar-organisasi pembela HAM, jurnalis, serta gerakan mahasiswa. Ia menyebutkan bahwa organisasi seperti YLBHI, KontraS, dan jaringan sipil lainnya perlu membangun front solidaritas untuk menjadikan kasus ini tuntutan kolektif, bukan beban satu organisasi saja.
Mufti juga mengingatkan rentetan sejarah termasuk pola kekerasan terhadap pembela HAM di masa lalu yang berujung pada korban seperti almarhum Munir Said Thalib sebagai pengingat bahwa impunitas berulang berpotensi melemahkan demokrasi secara bertahap.
Mufti menggarisbawahi, “Kesehatan demokrasi bukan hanya soal mekanisme pemilu; ia bergantung pada keberanian warga untuk menyuarakan kritik tanpa rasa takut.”
Akhirnya, Mufti menegaskan tuntutan utama: penyelesaian kasus harus berlangsung transparan, akuntabel, dan adil bukan hanya demi korban tetapi juga untuk menjaga masa depan ruang sipil dan demokrasi Indonesia. Pernyataan serupa telah disuarakan berbagai lembaga domestik dan internasional yang mengecam serangan ini dan mendesak aparat untuk segera mengungkap pelaku.
Sebelumnya
