Nurdin Hasan | Jurnalis Freelance. Foto: Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Nanggroe Aceh tidak pernah kekurangan berkah. Bumoe Serambi Makkah ini menyimpan harta melimpah ruah.
Emas, gas alam, hingga hutan hijau yang membentang luas. Namun, kenyataan sungguh menyayat hati. Rakyat Aceh masih bergelut dengan kemiskinan yang mencekik.
Selama dua puluh tahun terakhir, Aceh memegang status Otonomi Khusus. Status ini membawa aliran dana sangat fantastis.
Anggaran lebih dari 100 triliun rupiah telah dikucurkan pemerintah pusat sebagai ”kompensasi perang 30 tahun”. Angka ini seharusnya mampu mengubah Aceh jadi lebih megah. Rakyat seharusnya sudah bisa menikmati kesejahteraan yang hakiki.
Namun, data berbicara lain di kedai kopi rakyat jelata. Kemiskinan di Aceh tetap menjadi rapor merah di tingkat nasional. Predikat provinsi termiskin di Sumatra masih disandang.
Potensi alam yang kaya ternyata tidak otomatis memakmurkan warga. Fenomena ini menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang nyata. Ada jurang besar antara angka di atas kertas dan isi piring masyarakat.
Kalangan aktivis kerap bersuara lantang mengenai kondisi ini. Muncul dugaan kuat bahwa duit triliunan itu menguap begitu saja. Berbagai modus korupsi ditengarai menjadi penyebab utama kebocoran anggaran.
Istilah "fee proyek" sudah menjadi rahasia umum di kalangan kontraktor. Proyek pembangunan seringkali tak mengedepankan kualitas, tapi terkesan lebih mementingkan keuntungan pribadi. Akibatnya, banyak proyek pembangunan tidak fungsional.
Belum lagi masalah "pokir dewan" yang kerap jadi sorotan tajam. Alokasi dana seringkali disetir oleh kepentingan politik yang sempit. Anggaran tidak diarahkan untuk sektor yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Kita sering mendengar keluhan rakyat atas masalah dari pokir itu. Padahal, uang negara yang tersedia sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.
Situasi ini terasa semakin ironis dan menyakitkan. Semua tahu bahwa Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara kaffah.
Nilai-nilai agama seharusnya menjadi benteng moral bagi para pemimpin. Kejujuran dan amanah adalah fondasi utama dalam ajaran Islam. Namun, praktiknya justru seringkali berseberangan dengan nilai-nilai suci tersebut.
Membangun Aceh untuk meusyuhu ban sigom donya bukan hanya soal menyusun angka-angka statistik. Membangun Aceh harus dimulai dengan hati nurani yang bersih.
Para pejabat eksekutif harus sadar bahwa jabatan adalah titipan Allah Azza wa Jalla. Para anggota legislatif harus ingat bahwa mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil kepentingan. Hati yang tulus akan melahirkan kebijakan pro-rakyat.
Kita merindukan sosok pemimpin yang merasa pedih saat melihat rakyatnya lapar. Bukan hanya sekadar makan sahur di rumah warga miskin atau buka puasa bersama anak yatim dan kemudian viral di media. Kita butuh pengelola negara yang merasa berdosa apabila satu rupiah uang rakyat diselewengkan.
Pembangunan Aceh masa hadapan tanpa hati hanya akan menghasilkan gedung-gedung mati, tak bermakna. Dan, tragisnya kadang tidak bisa difungsikan sehingga menjadi bangunan terbengkalai.
Pembangunan dengan hati akan melahirkan keadilan yang dirasakan seluruh rakyat. Tanpa mengedepankan hati, rasanya sulit Aceh akan kembali meusyuhu ban sigom donya.
Aceh memiliki sejarah besar sebagai bangsa bermartabat. Kita pernah menjadi pusat peradaban dan perdagangan dunia. Kejayaan itu tidak akan kembali jika mentalitas korup masih dipelihara.
Moralitas publik harus menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan. Sudah saatnya keserakahan pribadi dikubur dalam-dalam demi masa depan anak cucu.
Masyarakat Aceh sudah terlalu lama bersabar dalam keterbatasan. Mereka telah melewati masa konflik yang panjang dan berdarah-darah. Rakyat juga sudah mengalami dua bencana maha dahsyat: tsunami dan banjir longsor.
Mereka berhak mendapatkan kehidupan layak di nanggroe yang kekayaannya melimpah. Kesejahteraan bukan sekadar janji politik saat kampanye pemilu tiba. Kesejahteraan adalah hak dasar yang harus segera diwujudkan sekarang juga.
Masa depan Aceh yang cemerlang ada di tangan para pengelola kebijakan di tampuk kekuasaan hari ini. Namun, harapan itu akan tetap menjadi mimpi kosong kalau praktik culas terus berjalan.
Kejujuran adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tanpa perubahan mental, semua duit triliunan itu hanya akan sia-sia dan dinikmati segelintir orang.
Kesadaran kolektif harus segera dibangkitkan dari tingkat atas hingga bawah. Jangan biarkan air mata rakyat terus mengalir di atas tanoh keunebah endatu yang kaya raya ini.
Kita harus berani memutus rantai hitam pekat yang selama ini membelenggu Nanggroe Aceh. Hanya dengan hati yang bersih, kejayaan masa lalu bisa kita jemput kembali.
Seulama mantong na peukateun pokir ngon cok fee proyek, hana peue harap bansa tseuneubeh akan meusyuhu (lom) ban sigom donya lagee geusurah lam MOU Helsinki. PEACE…!!![]
Penulis: Nurdin Hasan | Jurnalis Freelance
Sebelumnya
