Mantan Gubernur Aceh Muzakir Walad dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat ini. Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Ada adagium terkenal dari Karl Marx yang berbunyi, "Sejarah selalu berulang. Pertama, sebagai tragedi. Kedua, sebagai lelucon." Di Aceh, sejarah tampaknya tidak sedang melucu, tetapi tengah melakukan ”cosplay’ politik luar biasa rapi.
Mari kita bedah sinetron geopolitik energi terbesar di bumi Serambi Makkah, sambil menyeruput kopi pahit. Diplomasi antara Muzakir Walad dan Muzakir Manaf alias Mualem.
Secara kosmik, kebetulan ini sungguh di luar nalar. Jarak antara era Muzakir Walad tahun 1970-an dan Muzakir Manaf hari ini terpisah setengah abad.
Tapi, aktor utamanya punya nama depan yang sama: Muzakir. Bukan cuma nama. "Jimat" politik mereka pun selaras, yaitu ada kedekatan dengan Presiden NKRI.
Muzakir Walad adalah kesayangan Presiden Soeharto karena dinilai ”berhasil” menjamin Aceh tetap adem-ayem pasca-pergolakan DI/TII dan pada awal-awal muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Sementara itu, Muzakir Manaf adalah sahabat Presiden Prabowo Subianto - mantan menantu sang jenderal besar Orde Baru tersebut.
Tampaknya, rumus tetap sama sejak dulu. Kala Anda hendak meminta sesuatu yang "besar" untuk Aceh dari Jakarta, jangan bawa draf regulasi tebal dan kaku. Tetapi, bawalah hubungan personal yang hangat sambil menikmati Kopi Arabica kualitas premium dari Dataran Tinggi Gayo.
Di masa lalu, Muzakir Walad bertempur melawan keegoisan Jakarta lewat Pertamina. Perusahaan itu ingin mengangkut gas Arun, yang disedot Mobil Oil, ke Pangkalan Brandan di Sumatra Utara. Hasilnya, Muzakir Walad menang dan kilang dibangun di Blang Lancang. Lhokseumawe mendadak berubah dari kampung nelayan sepi menjadi ”Kota Petro Dollar” yang gemerlap oleh lampu-lampu industri raksasa.
Lompat ke era sekarang, Muzakir Manaf menghadapi musuh yang hampir mirip. Tapi, kali ini berwujud investor asing yaitu Mubadala Energy dan SKK Migas yang ingin mengolah gas Blok Andaman secara offshore atau di atas kapal terapung di tengah laut lepas.
Secara ekonomi, pilihan investor ini sebenarnya logis. Membangun proyek di lautan lepas jauh lebih aman dan murah daripada membangun di darat Aceh. Di laut lepas, investor tak perlu pusing menghadapi proposal sumbangan bantuan sosial dadakan atau aksi demo yang menuntut kuota kerja.
Di lautan lepas, investor mungkin hanya berurusan dengan ikan hiu dan cuaca. Sedangkan di darat, mereka boleh jadi harus menghadapi "hiu-hiu darat" birokrasi lokal. Namun Mualem tetap bersikeras, gas harus ditarik ke daratan demi menghidupkan kembali KEK Arun. Sebuah niat yang sangat mulia karena bakalan ada multiplier effect bagi pembangunan industri turunan.
Di sinilah kekonyolan berubah menjadi horor. Saat Muzakir Walad bernegosiasi dulu, konon dia didampingi para teknokrat dan negosiator tulen yang paham betul regulasi dan geopolitik energi.
Sementara sekarang, tim teknis yang disiapkan Pemerintah Aceh untuk merebut gas Blok Andaman dari cengkeraman raksasa multinasional asal Uni Emirat Arab (UEA) terkesan seperti tim sepak bola tarkam yang dipaksa bermain di Liga Champions.
Mubadala Energy dan SKK Migas pasti tersenyum sopan dalam setiap rapat formal. Di depan, mereka memuji semangat kekhususan Aceh. Namun, di belakang, mereka bisa saja menyodorkan draf kontrak ratusan halaman dengan bahasa hukum komersial global yang super rumit. Dan, jika disetujui oleh tim teknis Aceh yang kelelahan membaca, bakal membuat rakyat Serambi Makkah gigit jari lagi selama 30 tahun ke depan.
Pesan satire tapi serius untuk para pemangku kebijakan di Banda Aceh hari ini sangat sederhana. Pintu gerbang istana di Jakarta dibuka lebar oleh Presiden Prabowo karena ada faktor kedekatan emosional dengan Mualem.
Itu adalah berkah politik yang sangat mahal. Mualem adalah mantan Panglima GAM. Sedangkan, Prabowo merupakan mantan Danjen Kopassus. Kendati dulu berseteru, kini mereka berteman baik.
Namun tolong diingat, Presiden Prabowo tidak akan turun ke bawah untuk mendikte draf kontrak harian SKK Migas. Kalau Aceh tetap keras kepala mempertahankan tim teknis yang lemah kompetensi industrinya, maka sejarah Aceh akan berulang dengan cara paling tragis.
Dulu, di era kejayaan Arun, kilang berhasil dibangun di darat. Tetapi, karena lobi bagi hasilnya lemah dan posisi tawar Aceh tak sekuat sekarang, uangnya habis terbang ke Jakarta. Aceh cuma dapat keurimeh. Rakyat di sekitar raksana industri itu tak dapat apa-apa. Parahnya lagi konflik bersenjata meletus selama tiga dekade.
Sekarang, di era Andaman, jika lobi teknis kalah berkelas dalam bernegosiasi, investor mungkin terpaksa bersedia mengalirkan gas ke darat. Tetapi dengan skema kontrak yang memeras daerah.
Kalau itu terjadi, Aceh hanya akan kembali mendapatkan ampasnya. Polusi di darat, pasokan gas yang mahal buat industri lokal, dan sisa-sisa tenaga kerja kasar. Sementara keuntungan terbesar tetap dinikmati syeikh UEA dan pemerintah pusat.
Kedekatan politik itu seperti korek api. Ia mampu menyalakan kompor jadul untuk memasak makanan bagi seluruh rakyat. Tetapi kalau salah pegang, ia justru bisa membakar jenggot sendiri.
Kini, rakyat Aceh menanti hasil diplomasi persahabatan Mualem dan Prabowo. Tapi, kita belum lupa dengan apa yang pernah dikatakan Mualem, November lalu, bahwa Presiden Prabowo akan menambah duit Rp8 triliun untuk Aceh plus Rp2 triliun buat mantan kombatan GAM. Pat teuma peng nyan? PEACE…[]
Penulis: Nurdin Hasan | Jurnalis Freelance
Sebelumnya
