Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Jakarta - H. Sudirman, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh yang akrab disapa Haji Uma, secara resmi menyurati Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat menyusul penyelenggaraan FKIJK Aceh Run 2025 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, pada 11 Mei 2025. Dalam suratnya, politikus Aceh ini meminta OJK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang digagas Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) tersebut, terutama terkait kesesuaian dengan norma Syariat Islam dan adat istiadat setempat.
“Kami telah menyampaikan surat resmi ke OJK agar kegiatan serupa ke depan dikaji lebih bijak, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus Aceh sebagai daerah yang berlandaskan Syariat Islam,” tegas Haji Uma dalam keterangan persnya, Senin (12/5/2025).
Lomba lari dalam rangka Festival Keuangan Indonesia ini dinilai memicu polemik di tengah masyarakat Aceh, terutama terkait kekhawatiran adanya aktivitas yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip religius daerah. Haji Uma menegaskan, Aceh memiliki kekhususan hukum dan sosial budaya yang harus dihormati dalam setiap kegiatan publik.
“Kami tidak anti terhadap kegiatan nasional, tetapi pelaksanaannya di Aceh wajib menyesuaikan norma, adat, dan nilai keislaman yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat di sini. Ini penting untuk menjaga harmoni,” jelasnya.
Selain aspek kepatuhan Syariat, surat tersebut juga mengusulkan agar OJK Pusat lebih memperhatikan penempatan sumber daya manusia (SDM) di Aceh. Haji Uma menyarankan agar pejabat OJK yang bertugas di wilayah tersebut sebaiknya berasal dari putra daerah atau minimal memahami konteks sosial-budaya Aceh secara utuh. “Dengan SDM yang memahami lokalitas, koordinasi dan implementasi program akan lebih efektif serta minim gesekan,” tambahnya.
Politisi DPD RI ini menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap keberagaman, melainkan upaya menjaga identitas dan kenyamanan masyarakat Aceh. Ia berharap ke depan semua kegiatan publik di Aceh dapat selaras dengan nilai Syariat dan tradisi setempat.
“Kegiatan apapun akan kami dukung selama memberi manfaat dan dilakukan dengan pendekatan tepat, tanpa mengabaikan sensitivitas lokal,” pungkas Haji Uma.
Sebelumnya
