Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M. Daud. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, mendesak percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada 26 November 2025 lalu.
Menurut Ruslan, hingga kini lebih dari empat bulan pascabencana dan bahkan telah melewati perayaan Idulfitri 1447 Hijriah masih banyak korban yang belum mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat ribuan warga masih bertahan di tenda pengungsian maupun menumpang di rumah kerabat.
“Kita meminta kepada vendor dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan huntara agar segera mempercepat prosesnya. Sudah lebih dari empat bulan masyarakat menunggu kepastian tempat tinggal sementara,” kata Ruslan, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Aceh dalam temu ramah kepada media di Banda Aceh, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama pemerintah daerah harus memastikan percepatan penanganan pascabencana, terutama dalam penyediaan hunian sementara yang layak bagi warga terdampak.
“Korban banjir ini tidak bisa terus-menerus tinggal di tenda atau di tempat yang tidak layak. Huntara harus segera selesai agar masyarakat bisa hidup lebih aman dan nyaman sambil menunggu pembangunan rumah permanen,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Posko Terpadu Pemerintah Aceh terkait penanggulangan bencana hidrometeorologi, dampak banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu tergolong sangat luas.
Sebanyak 18 kabupaten/kota, 200 kecamatan, dan 3.103 gampong dilaporkan terdampak bencana tersebut. Sementara jumlah warga yang terdampak mencapai 670.207 kepala keluarga atau sekitar 2.581.880 jiwa.
Sementara itu, kerusakan rumah warga mencapai 129.757 unit, dengan rincian 50.385 rusak ringan, 35.277 rusak sedang, dan 44.095 rusak berat atau hilang.
Sektor pertanian dan perikanan juga ikut terdampak, di antaranya 51.335 hektare sawah, 25.074 hektare kebun, serta 39.910 hektare tambak mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.
Lambannya pembangunan huntara membuat sebagian warga memilih mencari jalan keluar sendiri. Di Gampong Babah Suak, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, misalnya, sejumlah warga memutuskan membangun rumah secara mandiri setelah banjir melanda wilayah tersebut. Keputusan itu diambil karena hunian sementara yang diharapkan tak kunjung tersedia.
Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain yang masih menunggu penyelesaian pembangunan huntara.
Kritik terhadap lambannya pembangunan huntara juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, bahkan sempat meluapkan kekesalannya saat meninjau langsung pembangunan hunian sementara di Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, pada Sabtu (28/3/2026).
Orang nomor satu di Aceh Timur itu tidak mampu menyembunyikan kemarahannya ketika melihat progres pembangunan yang dinilai sangat lambat, padahal hunian tersebut menjadi harapan utama warga korban banjir.
Kekesalan tersebut memuncak karena hingga kini masih ditemukan warga yang terpaksa bertahan di tenda pengungsian akibat hunian yang dijanjikan belum juga rampung.
Selain di Aceh Timur, keterlambatan pembangunan huntara juga terjadi di sejumlah daerah lain, termasuk Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seuneudon, Kabupaten Aceh Utara, yang hingga saat ini juga belum memiliki hunian sementara yang siap ditempati.
Ruslan M. Daud menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntara harus menjadi prioritas semua pihak, mengingat masyarakat korban bencana sudah terlalu lama menunggu.
Ia juga meminta pemerintah dan vendor pelaksana proyek untuk bekerja lebih serius dan transparan dalam menyelesaikan pembangunan tersebut.
Ruslan menambahkan, pihaknya di Komisi V DPR RI akan terus mengawal proses penanganan pascabencana di Aceh, termasuk memastikan pembangunan hunian sementara dan infrastruktur yang rusak dapat segera diselesaikan.
"Ini soal kemanusiaan. Kita berharap semua pihak bekerja maksimal agar masyarakat yang menjadi korban bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak,” tegasnya. [nh]
Sebelumnya
