Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Banda Aceh, M. Abrar Perdana. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, melantik 17 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat fondasi pemerintahan sekaligus menghadirkan energi baru dalam birokrasi untuk mewujudkan program pembangunan yang telah direncanakan.
Rotasi dan promosi jabatan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari reformasi birokrasi agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan menempatkan pejabat sesuai kapasitas, pengalaman, dan integritas, Wali Kota Illiza menegaskan komitmen terhadap prinsip the right man on the right place menuju birokrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pelantikan ini juga menandakan komitmen Pemkot memperkuat pelayanan publik. Wajah baru di birokrasi diharapkan membawa semangat dan inovasi untuk menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kepemimpinan birokrasi yang kreatif dan berintegritas menjadi kunci menggerakkan kembali semangat pembangunan pascapandemi.
Dari sisi kebijakan publik, penyegaran ini berpotensi meningkatkan sinergi antar dinas. Pejabat dengan pengalaman lintas bidang diharapkan memperkuat kolaborasi dalam program lintas sektor seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif, sehingga pembangunan dapat dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Banda Aceh, M. Abrar Perdana, mengapresiasi langkah Wali Kota Illiza tersebut.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tapi upaya menghadirkan energi baru di tubuh pemerintahan kota. Dengan memilih pejabat yang kompeten dan berintegritas, Ibu Illiza sedang membangun fondasi birokrasi yang kuat dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya, Senin (6/10/2025).
Abrar menambahkan, pejabat baru harus segera membuktikan kapasitas dan integritasnya melalui kerja nyata.
“Publik menunggu bukti, bukan sekadar janji. Reformasi birokrasi akan bermakna jika dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, pelantikan ini menjadi langkah awal menuju pemerintahan Banda Aceh yang lebih maju, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal. [*]
Sebelumnya
