.jpg)
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala, Dr. Nasrul Zaman. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala, Dr. Nasrul Zaman, menilai keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Pansel JPT) Pemerintah Aceh untuk memperpanjang masa pendaftaran sebagai langkah tepat dan progresif. Menurutnya, kebijakan ini membuka ruang yang lebih luas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam proses seleksi.
Nasrul menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keputusan tersebut. Ia menilai perpanjangan waktu bukan sekadar penambahan hari, tetapi juga bentuk komitmen Pansel untuk menghadirkan proses rekrutmen yang lebih inklusif, adil, dan transparan.
“Keputusan memperpanjang masa pendaftaran menunjukkan sikap bijak dan terbuka dari Pansel JPT. Langkah ini bukan hanya memberi kesempatan bagi calon peserta baru, tetapi juga sangat membantu mereka yang sedang melengkapi berkas. Ini bagian dari upaya menjaring talenta terbaik dari seluruh Aceh,” ujarnya saat menyampaikan kepada Dialeksis, Rabu 10 Desember 2025.
Ia menambahkan, pemberian kesempatan bagi peserta untuk melakukan revisi atau perbaikan unggahan dokumen juga merupakan kebijakan strategis. Menurutnya, proses seleksi yang berkualitas mesti memberi ruang koreksi agar potensi calon tidak terhambat persoalan teknis semata.
“Kesempatan revisi adalah bagian dari fairness dalam seleksi. Jangan sampai kandidat berkualitas tersisih hanya karena persoalan teknis. Mekanisme fleksibel seperti ini menunjukkan bahwa Pansel benar-benar ingin mendapatkan ASN yang terbaik,” kata Nasrul.
Dalam pandangan Nasrul, kebutuhan akan pejabat JPT yang kompeten semakin mendesak, terutama untuk mendukung efektivitas pemerintahan saat ini. Ia menilai bahwa pejabat JPT yang terpilih nantinya harus mampu menghadirkan langkah-langkah taktis dan strategis yang selaras dengan agenda pemerintahan Mualim--Dekfad.
“Pejabat JPT bukan hanya pengisi kursi struktural, tetapi aktor penting yang menerjemahkan visi pimpinan daerah menjadi kinerja nyata. Aceh butuh pemimpin birokrasi yang cepat, tanggap, berintegritas, dan punya visi jangka panjang,” tegasnya.
Situasi Aceh yang tengah menghadapi bencana besar juga menjadi alasan penting mengapa seleksi JPT harus menghasilkan pemimpin berkualitas tinggi. Nasrul menegaskan bahwa SKPA saat ini membutuhkan pemimpin yang memiliki kecakapan manajemen krisis, daya tahan, serta inovasi dalam pelayanan publik.
“Konteks Aceh sedang tidak normal. Bencana besar membutuhkan SKPA yang tidak hanya menguasai manajemen rutin, tetapi juga mampu memimpin dalam kondisi darurat. Kita butuh pejabat yang bisa menata respons cepat, memimpin pemulihan, dan membangun kembali secara berkelanjutan,” jelasnya.
Nasrul berharap seluruh rangkaian seleksi JPT Aceh benar-benar dimaksimalkan agar menghasilkan pemimpin birokrasi yang siap bekerja keras dan memikul tanggung jawab besar untuk Aceh.
“Ini momentum penting. Harapan kita, Pansel konsisten pada prinsip meritokrasi untuk menghasilkan pemimpin terbaik, karena Aceh membutuhkan energi baru di tubuh birokrasi,” tutupnya.
Sebelumnya
