Aryos Nivada, Akademisi USK & Pengamat Politik dan Keamanan. [Foto: dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dukungan Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri kepada Bobby Nasution perihal kerja sama pengelolaan 4 pulau justru membangun mecurigaan publik.
“Harusnya, sebagai regulator Pak Tito menangkap protes Aceh dan secepat mungkin menyelesaikannya,” kata akademisi dari USK, Aryos Nivada menanggapi pernyataan Mendagri, Rabu (11/6/2025).
Pengamat Politik dan Keamanan itu mengingatkan protes Aceh bukan hanya terjadi sekarang ini, melainkan sudah sejak 2017, terulang lagi di 2018, 2022 dan terkini 2025.
“Itu semua indikasi kuat ada masalah serius terkait dengan keputusan menempatkan 4 pulau milik Aceh ke wilayah administrasi Tapanuli Tengah, Sumut,” ujar Aryos.
Jadi, menurut Aryos narasi kerja sama mengelola 4 pulau melukai kesadaran orang Aceh yang sejak lama sudah menyakini bahwa 4 pulau itu milik Aceh.
“Orang Aceh pasti menaruh curiga, ada agenda apa Menteri Tito sehingga berani mengabaikan semua fakta kepemilikan Aceh terhadap 4 pulau yang berada di Singkil itu,” tanya Aryos.
Aryos menyebut selama ini hasil studi migas menyatakan ada potensi migas yang besar di Blok Singkil dan Blok Meulaboh. Dengan begitu, kecurigaan publik akan mengarah ke motif penguasaan sumber daya migas milik Aceh.
“Jangan salahkan publik jika menaruh curiga ke sana, ini pasti ada agenda untuk menguasai ekploitasi blok migas Singkil. Agar mudah urusan maka kepemilikan 4 pulau dipindah ke wilayah Tapteng, Sumut,” kata Aryos.
Aryos Nivada mendesak seluruh stakeholder Aceh untuk bersatu menolak skenario kerjasama manakala posisi 4 pulau belum dikembalikan wilayah administrasi Singkil, Aceh.
“Bek them ile,” tutup Aryos Nivada. [nr]
Sebelumnya
