DIALEKSIS.COM | Tamiang - Pemerintah Aceh kembali menerima bantuan sapi untuk tradisi meugang dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Bantuan ini merupakan kali kedua setelah penyaluran serupa dilakukan pada meugang menjelang Ramadan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh, khususnya bagi warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah.
“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama dalam kondisi yang masih sulit akibat bencana,” kata Mualem.
Menurut dia, tradisi meugang bukan sekadar kegiatan konsumsi daging menjelang hari besar keagamaan, tetapi juga memiliki nilai sosial yang kuat dalam mempererat kebersamaan masyarakat Aceh. Karena itu, dukungan terhadap tradisi tersebut dinilai penting, terutama di tengah tekanan ekonomi.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menambahkan, penyaluran bantuan daging sapi itu juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah. Ia menyebut harga daging sapi dan ayam ras selama ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Aceh, terutama menjelang meugang.
Per Februari 2026, inflasi Aceh tercatat mencapai 6,94 persen secara tahunan. “Dengan adanya bantuan ini, tekanan harga di pasar dapat ditekan. Kami juga memastikan distribusinya tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Fadhlullah.
Ia juga menilai bantuan tersebut memperlihatkan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Menurut dia, perhatian Presiden terhadap tradisi meugang menjadi bukti bahwa pemerintah pusat memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat Aceh.
Pemerintah Aceh mencatat total nilai bantuan yang disalurkan ke seluruh kabupaten/kota mencapai Rp72,75 miliar. Distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah terdampak bencana agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
Mualem juga berharap Presiden Prabowo dapat berkunjung langsung ke Aceh untuk merayakan Idulfitri bersama masyarakat. Menurut dia, kehadiran kepala negara akan menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.