Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Foto: Instagram @bnpb_indonesia.
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah rumah rusak berat di Provinsi Aceh akibat banjir dan tanah longsor mencapai 61.795 unit hingga Kamis (1/1/2026).
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 23.432 rumah tercatat mengajukan permohonan hunian sementara (huntara). Namun, tidak seluruh masyarakat terdampak memilih untuk menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah.
“Ada juga yang memilih tinggal bersama keluarganya. Tercatat di kami ada 11.414 orang,” ujar Suharyanto saat Presiden Prabowo mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).
BNPB juga telah menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat terdampak yang memilih tinggal secara mandiri. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai per kepala keluarga sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Desember, Januari, dan Februari.
Menurut Suharyanto, bantuan tersebut telah disalurkan kepada 11.414 orang dengan total nilai mencapai Rp20,55 miliar.
Selain itu, BNPB mencatat adanya permintaan hunian sementara mandiri, di mana masyarakat memilih tidak menempati huntara terpusat. Menyikapi kondisi tersebut, BNPB memfasilitasi pembangunan hunian sementara secara tersebar di lokasi terdampak.
“Ini pun kami layani. Di titik-titik masyarakat yang rumahnya rusak berat dan tidak ingin masuk ke lokasi terpusat, hunian dibangun secara terpisah-pisah. Ini sudah mulai dibangun,” jelasnya.
Suharyanto melaporkan, hingga saat ini total hunian sementara yang telah dibangun merupakan gabungan antara BNPB dan Danantara dengan jumlah mencapai 1.050 unit. Dari total tersebut, sebanyak 600 unit dibangun oleh Danantara di Aceh Tamiang, sementara BNPB membangun 450 unit yang tersebar di sejumlah lokasi.
Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto juga menyampaikan dukungan BNPB terhadap kebutuhan satuan operasi selama masa tanggap darurat, termasuk dukungan bagi personel TNI yang bertugas di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa permintaan dukungan anggaran dari Markas Besar TNI pada akhir tahun mencapai lebih dari Rp80 miliar. Namun, hingga saat ini BNPB baru merealisasikan sebesar Rp26 miliar.
Meski demikian, Suharyanto memastikan tidak ada kendala dalam pemenuhan hak prajurit. “Tidak ada masalah dari segi keuangan. Prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, dengan uang saku per orang Rp165.000,” ujarnya.
Sementara itu, untuk kebutuhan infrastruktur darurat seperti jembatan gantung, BNPB memastikan seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah melalui BNPB dengan mekanisme yang berlaku. BNPB menerapkan pola kerja di lapangan terlebih dahulu, kemudian dilakukan audit oleh BPKP sebelum pengajuan penggantian anggaran ke Kementerian Keuangan.
“Setelah diaudit BPKP, baru dimintakan ke Kementerian Keuangan. Jadi polanya seperti itu,” kata Suharyanto.
Ia menegaskan, hingga saat ini seluruh proses penanganan bencana berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Di sisi lain, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara mencapai 15.000 unit dalam tiga bulan ke depan di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara dimulai di Aceh sebagai lokasi awal. Penyerahan 600 unit perdana dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.
“Kami mulai awal di Aceh Tamiang. Rumah Hunian Danantara ini akan kami serahkan pada 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah,” ujar Rosan.
Selain hunian, Danantara juga melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti taman bermain, jaringan WiFi, musala, 14 unit dapur umum, serta 120 unit toilet dan kamar mandi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Sebelumnya
