DIALEKSIS.COM | Aceh Barat “ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mencari terobosan pendanaan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Bupati Aceh Barat, Tarmizi, didampingi Wakil Bupati, pimpinan DPRK, serta Sekda Aceh Barat, melakukan pertemuan strategis dengan manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) anak perusahaan Kementerian Keuangan RI yang bertugas menyediakan pembiayaan proyek infrastruktur nasional.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemerintah Aceh Barat memaparkan sejumlah rencana pembangunan prioritas yang dinilai mendesak dan memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. PT SMI diketahui merupakan lembaga yang dikelola Kementerian Keuangan dengan penempatan dana sekitar Rp6 triliun untuk mendukung pembiayaan infrastruktur daerah.
Bupati Tarmizi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya proaktif pemerintah daerah dalam mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin menantang.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Aceh Barat tidak terhambat hanya karena keterbatasan anggaran. Karena itu, ketika ada peluang pendanaan dari PT SMI yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kami merasa perlu menjalin komunikasi langsung,” kata Bupati Tarmizi saat menyampaikan kepada Dialeksis.com
Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini sedang memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki urgensi tinggi dan berpotensi memberikan nilai tambah, seperti pembangunan rumah sakit dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Proyek-proyek tersebut, menurutnya, bukan hanya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi dalam jangka panjang.
“Alhamdulillah, PT SMI memberikan respons yang sangat baik dan menyambut positif usulan Aceh Barat. Namun tentu saja, setiap langkah harus melalui kajian mendalam bersama DPRK, termasuk perhitungan yang cermat dan terukur agar tidak menimbulkan risiko keuangan di kemudian hari,” tutur Tarmizi.
Bupati Tarmizi menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian fiskal, pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung pada APBK semata. Mencari sumber pembiayaan lain yang sah, aman, dan sesuai regulasi adalah langkah penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan.
“Dengan kondisi keuangan yang sulit saat ini, pemerintah harus kreatif dan terbuka dalam melihat peluang. Kita tidak boleh membiarkan pembangunan terhambat hanya karena keterbatasan anggaran. Prinsipnya, selama bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, kita harus berani mencari alternatif pendanaan,” tegasnya.
Diakhir komentar ia berharap, pertemuan tersebut menjadi langkah awal yang dinilai strategis dalam membuka akses pendanaan pembangunan di Aceh Barat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini dapat mempercepat realisasi proyek-proyek vital yang selama ini membutuhkan dukungan pembiayaan dalam skala besar.[]