Dadan Hindayana. Foto: Doc. Biro Hukum dan Humas
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Dadan Hindayana diberhentikan dari jabatan Kepala BGN dan digantikan oleh Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN.
Pergantian itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026). Selain Dadan, dua Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga diberhentikan. Posisi wakil kepala kemudian diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Prasetyo menyebut, keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama hampir 1,5 tahun. Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat tata kelola organisasi, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.
Pergantian pimpinan BGN ini langsung menjadi perhatian publik. Pasalnya, selama memimpin lembaga yang menjadi ujung tombak program MBG, Dadan Hindayana beberapa kali menjadi sorotan karena pernyataan maupun kebijakan yang menuai kontroversi.
Salah satu yang paling ramai dibicarakan adalah pernyataan Dadan soal konsumsi susu dua liter per hari. Ia sempat menyebut dua anak laki-lakinya memiliki tinggi badan 181 cm dan 185 cm karena sejak kecil rutin minum susu dua liter setiap hari hingga kelas 2 SMA. Pernyataan itu kemudian menjadi perbincangan karena dinilai terlalu menyederhanakan persoalan tumbuh kembang anak.
Kontroversi lain muncul saat Dadan mengaitkan kualitas gizi dengan performa pemain sepak bola Indonesia. Ia menyebut pemain bola sulit bermain maksimal selama 90 menit karena kualitas gizi yang kurang baik. Pernyataan itu menuai respons dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, yang meminta Kepala BGN tidak berlebihan mengaitkan performa PSSI dengan makanan bergizi.
Dadan juga pernah menjadi sorotan setelah menyebut serangga, seperti ulat sagu, dapat menjadi sumber protein dalam menu MBG di daerah yang memang terbiasa mengonsumsinya. Ia menegaskan BGN tidak menetapkan menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Namun, pernyataan tersebut tetap memicu perdebatan di ruang publik.
Sorotan terbesar terhadap BGN muncul dari kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. Selain menyangkut persoalan teknis distribusi dan kualitas makanan, polemik bertambah setelah muncul pernyataan Dadan bahwa kasus keracunan hanya menimpa sebagian kecil siswa. Pernyataan itu dinilai tidak sensitif terhadap kekhawatiran orang tua dan publik atas keamanan pangan anak sekolah.
Kontroversi berikutnya terkait pengadaan motor operasional MBG. Sejumlah sepeda motor berlogo BGN sempat viral dan memunculkan spekulasi publik. Dadan menjelaskan pengadaan itu bagian dari perencanaan anggaran 2025 untuk mendukung operasional MBG, khususnya Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Namun, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia disebut hanya mampu menyelesaikan 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.
Polemik lain menyangkut rencana pengangkatan pegawai inti SPPG menjadi aparatur sipil negara berstatus PPPK. Dadan menyebut kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang sudah lama beroperasi akan diangkat menjadi ASN PPPK per 1 Februari. Pernyataan itu memantik pertanyaan publik terkait mekanisme, dasar hukum, transparansi, dan beban anggaran negara.
Meski demikian, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya atas dedikasi serta kontribusi mereka dalam membangun fondasi kelembagaan BGN sejak awal pembentukannya. Pemerintah juga menegaskan, pergantian pimpinan tersebut diarahkan untuk memperbaiki kinerja organisasi dan memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional di bidang gizi.
Sementara itu, Nanik S. Deyang menyebut jabatan barunya sebagai amanah besar. Ia mengatakan akan berupaya memastikan anak-anak Indonesia memperoleh gizi terbaik melalui program MBG, sekaligus mendorong program tersebut memberi dampak terhadap ekonomi rakyat.
Dengan pergantian ini, BGN memasuki babak baru. Tantangan kepemimpinan Nanik bukan hanya melanjutkan program MBG, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik, memperkuat pengawasan, memastikan kualitas makanan, serta menjawab kritik yang selama ini membayangi pelaksanaan program gizi nasional tersebut.
Sebelumnya
.jpg)