Ilustrasi Dokumen Kependudukan. Foto: hasil olah Artificial Intelligence (AI) oleh media dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) akan menurunkan tim khusus ke kabupaten dan kota yang terdampak banjir dan tanah longsor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan pencetakan ulang serta penyempurnaan data administrasi kependudukan bagi masyarakat korban bencana.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.1.719761/SJ tertanggal 10 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Lainnya pada Daerah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan seluruh proses administrasi kependudukan akan dilakukan secara terpadu, sederhana, dan cepat demi kepentingan dokumen resmi masyarakat terdampak.
“Akibat banjir dan tanah longsor, banyak warga kehilangan dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, ijazah, hingga surat-surat resmi lainnya. Negara harus hadir memastikan dokumen tersebut segera dipulihkan,” ujar MTA dalam keterangan tertulis kepada Dialeksis, Selasa.
Ia menjelaskan, tim DRKA akan bekerja sama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Kabupaten/Kota. Tim akan turun langsung ke lapangan dengan membawa fasilitas lengkap, termasuk peralatan perekaman dan pencetakan KTP serta KK.
Menurut MTA, pemulihan dokumen kependudukan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen resmi sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk mengakses berbagai program pemulihan pemerintah.
Pemerintah Aceh juga berharap seluruh dinas terkait di kabupaten dan kota bersikap proaktif menjalankan arahan Mendagri serta menjalin komunikasi intensif dengan perangkat gampong atau desa agar pelayanan dapat menjangkau seluruh korban dan masyarakat terdampak.
Selain itu, Pemerintah Aceh terus melakukan koordinasi lintas lembaga dengan instansi lain yang berkaitan dengan dokumen penting masyarakat, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk urusan pertanahan, serta perguruan tinggi dan dinas pendidikan terkait pemulihan ijazah dan dokumen pendidikan anak-anak korban bencana.
“Penanganan dan pemulihan bencana Aceh terus dilakukan secara terpadu di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Bencana ini menjadi prioritas nasional, dan kami mengajak seluruh elemen untuk bersatu agar Aceh segera bangkit,” pungkas MTA.
Sebelumnya
