Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mulai menggenjot kembali pembangunan dayah. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah penerima hibah pembangunan dan pengembangan prasarana dayah melalui mekanisme swakelola pada Tahun Anggaran 2026 menjadi 207 dayah, naik dari 126 dayah pada 2025.
Peningkatan tersebut menjadi sinyal bahwa sektor pendidikan dayah kembali mendapat perhatian dalam pemerintahan Mualem, setelah dalam dua tahun terakhir jumlah penerima bantuan terus mengalami penurunan.
Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan Surat Perjanjian Swakelola Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dayah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Banda Aceh. Kegiatan dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Abi Muhsin, S.Pd.I., M.Pd.I., dan diikuti 102 pimpinan dayah dari 22 kabupaten/kota sebagai penerima program tahap pertama.
Dalam arahannya, Abi Muhsin menyebut mekanisme swakelola merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah Aceh kepada pimpinan dayah untuk mengelola langsung pembangunan sarana dan prasarana di lembaganya masing-masing.
"Melalui pola swakelola, pembangunan tidak lagi bergantung pada pihak ketiga, tetapi dikelola langsung oleh dayah sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan diharapkan menghasilkan bangunan yang lebih berkualitas," ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Dayah Aceh, jumlah penerima hibah swakelola mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 tercatat sebanyak 573 dayah menerima bantuan, kemudian menjadi 495 dayah pada 2022, turun menjadi 373 dayah pada 2023, kembali menurun menjadi 202 dayah pada 2024 dan 126 dayah pada 2025. Sementara pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 207 dayah.
Kenaikan tersebut menjadi titik balik setelah dua tahun berturut-turut mengalami penurunan, sekaligus menunjukkan kembali menguatnya dukungan Pemerintah Aceh terhadap pengembangan pendidikan dayah.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, Pemerintah Aceh turut melibatkan Inspektorat Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pendampingan serta pengawasan. Langkah ini dilakukan agar proses pembangunan berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Seluruh pekerjaan pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu lima bulan, sehingga fasilitas baru dapat dimanfaatkan para santri pada November 2026.
Melalui peningkatan jumlah penerima hibah swakelola tersebut, Pemerintah Aceh berharap pembangunan infrastruktur dayah semakin merata dan mampu memperkuat peran dayah sebagai pusat pendidikan Islam, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh di masa mendatang.
Sebelumnya
