DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan seluruh layanan angkutan perintis di Indonesia tetap beroperasi hingga akhir 2026.
Layanan tersebut mencakup angkutan jalan perintis, angkutan barang perintis, hingga angkutan penyeberangan perintis yang melayani wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan terpencil (3TP).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan angkutan perintis sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyediakan akses transportasi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3TP.
"Layanan angkutan perintis merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan akses transportasi terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat di wilayah 3TP. Kami memastikan semua layanan keperintisan tetap berjalan di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun," kata Aan dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (21/7/2026).
Aan menjelaskan, pada 2026 pemerintah mengoperasikan 313 trayek angkutan jalan perintis yang tersebar di 32 provinsi. Layanan tersebut didukung 640 unit bus dengan alokasi anggaran sebesar Rp161,2 miliar. Penetapan jaringan trayek itu telah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5188 Tahun 2025.
Selain itu, pemerintah juga mengoperasikan angkutan penyeberangan perintis yang melayani 265 lintasan di 24 provinsi menggunakan 101 kapal. Menurut Aan, layanan ini disiapkan untuk menghubungkan pulau-pulau dan daerah yang belum terlayani penyeberangan komersial sehingga konektivitas masyarakat tetap terjaga.
Terkait informasi yang beredar mengenai layanan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT), Aan menegaskan operasional tetap berjalan sesuai rencana sepanjang 2026.
"Layanan angkutan penyeberangan perintis di NTT masih tetap beroperasi hingga akhir tahun. Kami berkomitmen menjaga konektivitas masyarakat melalui angkutan perintis," ujarnya.
Khusus untuk NTT, anggaran penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis mencapai sekitar Rp28 miliar. Aan menambahkan pihaknya terus memantau pelaksanaan layanan agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga, mobilitas masyarakat berjalan lancar, dan aktivitas ekonomi di daerah terus tumbuh. [red]