Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Foto: Kemendagri
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegur sejumlah pemerintah daerah yang dinilai tidak serius mengendalikan inflasi. Aceh menjadi salah satu wilayah yang ikut disorot dalam evaluasi tersebut karena masih menunjukkan kinerja pengendalian harga yang belum optimal.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dengan nada tegas menyoroti daerah yang dinilai hanya “mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa” tanpa melakukan langkah konkret untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Dari daftar yang kami kelola, masih terlihat ada kabupaten/kota yang hanya berharap anugerah Tuhan Yang Maha Esa saja. Usahanya tidak maksimal,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Dalam catatan Kemendagri, sejumlah daerah di Aceh kerap aktif menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi, namun belum menunjukkan tindak lanjut yang konkret di lapangan. Upaya seperti operasi pasar, gerakan tanam pangan cepat panen, atau penertiban rantai distribusi pangan dinilai belum berjalan optimal.
Padahal, Aceh termasuk daerah dengan tingkat inflasi yang fluktuatif, terutama pada komoditas beras, cabai, dan bawang merah yang sangat bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Ketergantungan ini menjadikan Aceh rentan terhadap gejolak harga setiap kali terjadi gangguan cuaca atau distribusi logistik.
Tomsi mengingatkan agar kepala daerah tidak menjadikan inflasi sekadar bahan laporan di forum pusat. Ia menegaskan, setiap bupati dan wali kota harus turun langsung memastikan ketersediaan bahan pangan di pasar dan menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.
“Jangan hanya menunggu data dari pusat. Kepala daerah harus aktif turun ke lapangan, memantau langsung harga, memastikan pasokan aman, dan melakukan intervensi jika diperlukan,” tegas Tomsi.
Pernyataan itu juga menjadi sinyal bagi pemerintah Aceh untuk memperkuat koordinasi lintas sektor mulai dari dinas perdagangan, pertanian, hingga perhubungan guna memastikan rantai pasok berjalan lancar. Pengendalian inflasi, menurut Kemendagri, bukan hanya soal harga, tetapi juga stabilitas sosial dan daya beli rakyat.
Kemendagri menyatakan akan terus memantau capaian daerah melalui laporan mingguan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Daerah yang terbukti abai dalam menekan inflasi akan mendapat teguran keras, bahkan bisa memengaruhi penilaian kinerja kepala daerah secara nasional.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menekankan bahwa pengendalian inflasi adalah salah satu prioritas nasional yang harus dijalankan serentak oleh seluruh kepala daerah. Tito menyebut, keberhasilan menekan inflasi menjadi indikator kepemimpinan dan kemampuan manajerial seorang kepala daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Dalam konteks Aceh, tekanan inflasi kerap meningkat menjelang bulan Ramadan dan akhir tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada beberapa periode, inflasi Aceh sempat lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera berbenah.
Dengan peringatan tajam dari Kemendagri ini, pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya berkutat pada koordinasi administratif, tetapi juga melakukan langkah konkret dan terukur mulai dari memperkuat produksi pangan lokal hingga mempercepat distribusi logistik dari pelabuhan ke pasar-pasar rakyat.
Sebelumnya
