Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, S.P., M.P. Foto: Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, S.P., M.P., menegaskan tidak ada alasan ekonomi bagi korporasi untuk menurunkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Ia meminta harga TBS segera dikembalikan seperti semula, bahkan dinaikkan.
Penegasan itu disampaikan Mentan saat membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Harga TBS dan Upaya Stabilisasi Harga TBS di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Dalam arahannya, Mentan menyampaikan sikap tegas di hadapan kepala dinas yang membidangi perkebunan dari seluruh Indonesia, para Direktur Reserse Kriminal Khusus se-Indonesia, GAPKI, APKASINDO, ASPEKPIR, SAMADE, eksportir sawit, pabrik kelapa sawit, perusahaan dan asosiasi refinery, serta sejumlah pejabat terkait dari Kementan, Bapanas, Kemendag, Kemenperin, dan perwakilan petani sawit.
Menurut Amran, penurunan harga TBS dinilai tidak wajar. Sebab, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) global mengalami kenaikan, sementara nilai tukar dolar AS juga menguat tajam.
“Seharusnya, kondisi ini memberi keuntungan bagi petani. Saya tidak segan-segan menindak pihak yang membandel melalui aparat kepolisian di daerah masing-masing,” tegas Mentan.
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, S.P., M.P., yang hadir dalam rakor tersebut menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian.
“Kami akan menginformasikan hal ini kepada para PKS yang ada di Aceh secepatnya setelah kembali ke Banda Aceh. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Aceh di Jakarta sesuai arahan Pak Mentan,” ujar Azanuddin.
Azanuddin menambahkan, Distanbun Aceh sebelumnya telah mengirimkan surat kepada kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan, asosiasi kelapa sawit, SKPA terkait, serta PKS se-Aceh pada 25 Mei 2026. Surat tersebut berisi imbauan menjaga stabilitas harga TBS kelapa sawit.
“Surat itu kami keluarkan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga TBS di tingkat pekebun dan PKS agar tetap normal dan adil bagi semua pemangku kepentingan. Kita ingin semua pihak merasakan manfaat dan keuntungan secara proporsional, sesuai peran dan kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Azanuddin juga menyampaikan terima kasih kepada para kepala dinas dan jajaran yang selama ini ikut mengawal harga TBS di daerah. Ia turut mengapresiasi asosiasi kelapa sawit yang terus menyuarakan keadilan harga, khususnya bagi petani.
“Kepada para PKS, kami mengimbau agar mengikuti arahan Menteri Pertanian sebagaimana disampaikan dalam rakor tersebut. Kepada GAPKI dan seluruh asosiasi terkait, kami berharap koordinasi dan komitmen menjaga harga TBS tetap diperkuat,” pungkasnya.
Sebelumnya
