Pemerintah Aceh Ubah Struktur Tim R3P Pascabencana Hidrometeorologi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Struktur Tim Kerja Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Aceh (R3P Aceh) resmi mengalami penyesuaian. Pemerintah Aceh menerbitkan keputusan baru yang merevisi susunan tim sebagaimana ditetapkan sebelumnya melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh.

Revisi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2.1/480/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2.1/471/2025. Salah satu poin penting dalam keputusan ini adalah masuknya Wakil Gubernur Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke dalam jajaran Tim Pembina R3P Aceh.

Selain kedua unsur pimpinan daerah itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Aceh juga resmi menjadi bagian dari Tim Pembina. Padahal, dalam SK pembentukan awal, ketiga unsur tersebut belum tercantum dalam struktur tim kerja R3P Aceh.

Dengan perubahan tersebut, komposisi Tim Pembina kini diperluas dan diisi oleh sejumlah pejabat strategis. Mereka terdiri dari Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Wakil Gubernur Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, serta Kepala BIN Daerah Aceh.

Tak hanya di tingkat pembina, penyesuaian juga dilakukan pada struktur Tim Pelaksana. Dalam susunan terbaru, Sekretaris Daerah Aceh tetap dipercaya sebagai Ketua Tim Pelaksana, namun jumlah koordinator dan wakil ketua mengalami penambahan.

Para wakil ketua berasal dari berbagai unsur strategis di lingkungan Pemerintah Aceh, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum Sekda, serta para Staf Ahli Gubernur dari berbagai bidang. 

Selain itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh juga dilibatkan sebagai bagian dari jajaran wakil ketua koordinator Tim Pelaksana R3P Aceh, memperkuat peran lintas sektor dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.