.jpg)
Arus lalu lintas kendaraan di ruas nasional Banda Aceh-Medan mengular hingga sekitar tiga kilometer untuk dapat melintasi Jembatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Minggu (28/12/2025). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyiapkan kebijakan penimbangan truk sebagai langkah pengendalian tonase kendaraan yang melintasi Jembatan Bailey Krueng Tingkeum, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen.
Langkah ini diambil usai ditemukannya kerusakan lantai jembatan yang diduga kuat karena kendaraan bertonase berlebih.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan pembatasan operasional kendaraan besar di jembatan tersebut mulai diberlakukan sejak Minggu (18/1). Kebijakan ini diambil demi keselamatan pengguna jalan dan menjaga keberlanjutan fungsi jembatan sementara tersebut.
“Pembatasan ini dilakukan karena ada potensi kelebihan tonase truk, terutama tronton, yang melintas. Dari temuan di lapangan, hal itu menjadi salah satu penyebab patahnya lantai jembatan sehingga lalu lintas terganggu,” ujar MTA dalam keterangan tertulis kepada Dialeksis, Minggu.
Sebagai solusi, Pemerintah Aceh bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Kementerian Perhubungan telah menyiapkan dua unit timbangan truk. Alat tersebut akan digunakan untuk memastikan kendaraan yang melintas tidak melebihi kapasitas beban jembatan.
“Saat ini timbangan truk sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Kami sedang mengoordinasikan lokasi penempatannya agar representatif dan memenuhi syarat teknis penimbangan,” jelasnya.
Dua titik penimbangan direncanakan ditempatkan di masing-masing arah lintasan, yakni dari arah Lhokseumawe dan dari arah Banda Aceh.
Penentuan lokasi tersebut, kata MTA, memerlukan kajian agar proses penimbangan truk, termasuk kendaraan besar seperti tronton, dapat berjalan efektif tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Selama ini, petugas di lapangan masih mengandalkan estimasi empiris untuk menilai tonase kendaraan. Namun, sejumlah kasus over load yang berujung pada kerusakan infrastruktur mendorong pemerintah mempercepat penerapan sistem penimbangan truk.
Pemerintah Aceh pun mengimbau para pengusaha armada angkutan barang agar lebih disiplin memperhatikan tonase muatan demi kepentingan bersama.
“Selama timbangan truk sebagai solusi terbaik ini segera dioperasikan, kami berharap semua pihak mematuhi arahan petugas di lapangan. Ini untuk keselamatan dan kepentingan publik yang lebih luas,” pungkasnya.
Sebelumnya
