Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti saat memberikan keterangan pers di SMKN 1 Baktiya Barat, Aceh Utara, Rabu (28/1/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk rehabilitasi sekolah di tiga provinsi yang terdampak bencana yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Anggaran tersebut telah masuk dalam program revitalisasi pendidikan tahun 2026 dan diprioritaskan untuk pemulihan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terdampak musibah.
Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sekolah terdampak banjir di Aceh Utara, Rabu (28/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti meninjau langsung SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa, SMP Negeri 2 Muara Batu, SMK Negeri 1 Baktiya Barat, SMP Muhammadiyah 7 Panton Labu, serta SD Negeri 9 Tanah Jambo Aye.
“Secara umum kegiatan belajar mengajar sudah mulai berjalan. Sebagian siswa sudah belajar di ruang kelas seperti biasa, meski masih ada yang menggunakan ruang kelas darurat,” ujar Abdul Mu’ti kepada awak media.
Ia menjelaskan, hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat ruang kelas yang pembersihannya belum sepenuhnya rampung akibat banjir. Kondisi tersebut membuat siswa harus belajar dengan fasilitas terbatas.
Untuk mendukung proses pembelajaran, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan berupa pengadaan meja dan kursi bagi ruang kelas darurat, agar siswa tidak lagi belajar di lantai. Selain itu, bantuan school kit juga diberikan kepada siswa tingkat SMP dan SMA.
“Kami berharap dengan bantuan ini sekolah bisa segera berfungsi normal seratus persen, dan anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman,” katanya.
Dalam upaya mempercepat rehabilitasi sekolah, Kemendikdasmen turut menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk pembangunan unit sekolah baru serta rehabilitasi bangunan sekolah.
“Ada dua skema yang kami jalankan. Untuk ruang kelas darurat, kami bermitra dengan dinas pendidikan dan organisasi yang dekat dengan masyarakat agar prosesnya lebih cepat.
Sementara untuk pembangunan unit sekolah baru dan rehabilitasi bangunan, kami bekerja sama dengan TNI,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan, Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pekerjaan rehabilitasi dapat langsung dimulai. Pada hari yang sama, PKS telah ditandatangani untuk 99 SMK di Banda Aceh.
“Kami berharap kerusakan ringan dan sedang bisa diselesaikan sebelum tahun pelajaran baru 2026“2027,” ujarnya.
Sementara itu, sekolah yang harus direlokasi dan dibangun di lokasi baru diperkirakan memerlukan waktu lebih lama karena pembangunan dilakukan dari awal dengan jumlah ruang kelas yang besar. Meski demikian, Abdul Mu’ti optimistis seluruh proses dapat diselesaikan karena dukungan anggaran telah tersedia.
“Dananya sudah ada. Dengan sistem swakelola, mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat,” tambahnya.
Khusus untuk Aceh, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp270 miliar untuk revitalisasi SMK. Anggaran tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan nasional.
“Untuk Aceh, khusus SMK itu Rp270 miliar,” ungkap Abdul Mu’ti.
Secara nasional, total anggaran rehabilitasi sekolah di tiga provinsi terdampak bencana mencapai Rp2,4 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk pemulihan sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana, agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tetap terjamin.
"Kita berharap proses pemulihan pendidikan di Aceh dan wilayah terdampak lainnya dapat berlangsung cepat, terukur, dan berkelanjutan, meskipun di tengah tantangan bencana alam," tutupnya. [nh]
Sebelumnya
