Rabu, 30 September 2026
Beranda / Pemerintahan / Rehab-Rekon Pascabencana di Aceh Dikebut, Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Koordinasi

Rehab-Rekon Pascabencana di Aceh Dikebut, Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Koordinasi

Rabu, 30 September 2026 16:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Plt. Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, saat menggelar Diskusi Perkembangan Rehabililitasi dan Rekontruksi Pascabencana Aceh bersama Tim Satgas Bencana Pusat Wilayah Sumatera dan para Kepala SKPA/Biro terkait, di Ruang Potda I Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (30/9/2026). [Foto: Humas Aceh]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mempercepat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah.

Hal itu dibahas dalam diskusi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh yang digelar di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9/2026).

Plt Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si., didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengikuti kegiatan tersebut bersama Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota dan SKPA terkait.

Taufik mengatakan, diskusi tersebut diperlukan untuk menyinkronkan langkah penanganan rehab-rekon sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

Menurutnya, percepatan perlu dilakukan karena Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun.

“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.

Sementara itu, T. Robby Irza melaporkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, di antaranya penyelesaian lahan hunian tetap (huntap), optimalisasi posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan SOP kebencanaan.

Robby juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan pelaporan program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian/lembaga. Hal itu diperlukan agar pemerintah daerah mengetahui program yang berjalan dan mencegah terjadinya tumpang tindih.

Deputi Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menyampaikan pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehab-rekon di Aceh.

“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan dengan baik, termasuk terhadap berbagai persoalan yang sensitif dalam proses pemulihan.

Tim pakar kebencanaan dalam diskusi tersebut juga memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi untuk memperkuat langkah strategis penanganan rehab-rekon pascabencana di Aceh. [*]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI