Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA bersama jajarannya rapat R3P Hidrometeorologi di Bappenas. Foto: Kolase Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Bappeda Aceh Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Fadmi Ridwan, SP, MA, serta Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, mengikuti Rapat Konfirmasi Rencana Aksi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Aceh.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 20, Gedung Menara Bappenas, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). Agenda ini merupakan bagian dari tahapan verifikasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa hasil penyelarasan bersama Kementerian/Lembaga, BNPB, dan Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp97,2 triliun dipertimbangkan untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan usulan perbaikan Rencana Aksi K/L. Usulan tersebut akan masuk dalam pembahasan perbaikan Renaksi K/L yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi di lapangan.
Selain itu, Pemerintah Aceh diminta menyiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh terkait Perubahan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh setelah proses verifikasi dan validasi bersama di tingkat pusat yang dikoordinasikan oleh Bappenas.
Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah usulan R3P pada sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang belum seluruhnya terakomodir dalam Renaksi K/L.
“Dengan keterbatasan fiskal daerah, kami berharap dukungan Pemerintah Pusat untuk melengkapinya dalam bentuk program prioritas nasional lintas sektor guna pemulihan pascabencana di Aceh,” ujar Nasir.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat proses penyelarasan data dan dokumen teknis agar tahapan verifikasi dan validasi berjalan efektif.
“Kami tidak ingin proses ini berlarut-larut. Prinsipnya, seluruh kebutuhan riil masyarakat terdampak harus terpetakan secara akurat dan bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret di lapangan,” kata Nasir kepada Dialeksis usai rapat.
Menurutnya, dampak bencana hidrometeorologi di Aceh tidak hanya menyentuh aspek fisik seperti perumahan dan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian, perikanan, serta UMKM.
“Karena itu, pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa parsial. Harus komprehensif, menyentuh pemulihan ekonomi warga agar mereka bisa kembali produktif,” ujarnya.
Nasir juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dalam bentuk skema pembiayaan kreatif dan afirmatif, mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas.
“Kami berharap ada penguatan melalui skema pembiayaan pusat, baik melalui APBN, dana siap pakai BNPB, maupun dukungan program strategis kementerian teknis. Aceh membutuhkan percepatan, bukan sekadar perencanaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh akan memadankan rincian dan angka detail dari Renaksi K/L terhadap usulan R3P Aceh bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar terjadi keselarasan dan penguatan dukungan program.
Ia memastikan, setelah proses finalisasi bersama Bappenas rampung, Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti penyusunan SK Gubernur terkait perubahan R3P sebagai dasar hukum pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah.
“SK tersebut nantinya menjadi dasar hukum pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah, sehingga tidak ada keraguan dalam implementasi anggaran dan kegiatan,” jelasnya.
Nasir menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan R3P.
“Kami ingin setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi pemulihan kehidupan,” pungkasnya.
Rapat konfirmasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan rencana percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh terintegrasi dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat sinergi dan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Sebelumnya
