Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA. [Foto: Humas Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, memperlihatkan pendekatan kepemimpinan birokrasi membantu menjalankan tata kelola pemerintahan di duet kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhlullah yang menempatkan dunia akademik sebagai mitra penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh.
Pelibatan kampus dan akademisi tidak hanya terlihat dalam forum seremonial, tetapi juga masuk ke ruang perumusan kebijakan, penguatan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, hingga pembentukan lembaga strategis daerah.
Berdasarkan hasil penelusuran redaksi Dialeksis, pola yang dibangun M. Nasir memperlihatkan adanya upaya mempertemukan birokrasi dengan kapasitas keilmuan perguruan tinggi. Jejaring itu dibangun melalui forum formal pemerintahan, lembaga penasihat, tim ahli, forum konsultasi publik, organisasi alumni, serta kolaborasi dengan lintas kampus di Aceh.
Salah satu bentuk pelibatan akademisi yang menonjol terlihat dalam pembentukan Dewan Ekonomi Aceh. Lembaga tersebut dihadirkan sebagai ruang penguatan kebijakan ekonomi daerah yang berbasis data, pengetahuan, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam susunan Dewan Ekonomi Aceh, sejumlah akademisi dan pimpinan perguruan tinggi ikut dilibatkan, antara lain dari Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Universitas Malikussaleh, Universitas Teuku Umar, ISBI Aceh, dan Universitas Samudra.
Kehadiran para akademisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh di bawah koordinasi Sekda tidak menutup ruang masukan dari luar birokrasi. Sebaliknya, kampus ditempatkan sebagai mitra strategis untuk membaca persoalan pembangunan secara lebih objektif, terukur, dan berorientasi jangka panjang.
Pelibatan akademisi juga terlihat dalam rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Aceh. Dalam agenda pembahasan lembaga tersebut, M. Nasir mendorong agar pengelolaannya dibangun secara profesional dan mandiri. Ia juga membuka ruang keterlibatan kalangan akademisi dalam memperkuat desain kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pendanaan riset, serta keberlanjutan pendidikan Aceh.
Dalam konteks ini, keterlibatan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala menjadi salah satu contoh konkret bahwa kerja-kerja pemerintahan tidak semata bertumpu pada struktur birokrasi, tetapi juga membutuhkan telaah ilmiah dan keahlian profesional.
M. Nasir juga memanfaatkan berbagai forum publik sebagai ruang penjaringan gagasan. Dalam forum konsultasi pembangunan, kegiatan kampus, dialog generasi muda, hingga pertemuan bertema penguatan industri dan ekonomi daerah, ia berulang kali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Pendekatan tersebut tampak pula saat M. Nasir terlibat dalam jejaring alumni perguruan tinggi. Saat dipercaya memimpin KAGAMA Aceh, ia menyampaikan pentingnya organisasi alumni menjadi jembatan antara intelektualitas dan realitas sosial. Pesan itu memperlihatkan cara pandang bahwa jejaring pendidikan bukan hanya ruang silaturahmi, tetapi juga modal sosial untuk memperkuat pembangunan daerah.
Di sisi lain, ruang seleksi jabatan dan penguatan tata kelola aparatur juga menjadi bagian dari perhatian Sekda Aceh. Dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, M. Nasir tercatat berperan sebagai Ketua Panitia Seleksi. Meskipun tidak semua detail pelibatan unsur akademik dalam proses tersebut terbuka secara lengkap, proses seleksi yang memuat tahapan administrasi, penulisan makalah, assessment, presentasi, dan wawancara menunjukkan adanya orientasi pada kapasitas, gagasan, dan kompetensi.
Jejak kolaborasi kampus juga terlihat dalam kerja sama strategis antara lembaga pemerintah Aceh dan perguruan tinggi, termasuk dalam penyusunan kajian, naskah akademik, dan penguatan agenda pembangunan perdamaian. Meskipun tidak seluruh kerja sama tersebut berada langsung di bawah peran personal Sekda, pola koordinasi pemerintahan menunjukkan bahwa posisi Sekda menjadi simpul penting dalam memastikan hubungan lintas lembaga berjalan efektif.
Dari rangkaian itu, M. Nasir tampak membangun gaya kerja yang mengedepankan kolaborasi, kehati-hatian, dan keterbukaan pada masukan ilmiah. Ia tidak menempatkan akademisi sebatas pemberi pendapat dari luar, tetapi sebagai bagian dari ekosistem kebijakan publik Aceh.
Model seperti ini menjadi penting bagi Aceh yang menghadapi tantangan pembangunan kompleks, mulai dari ekonomi, pendidikan, tata kelola aparatur, penguatan sumber daya manusia, hingga keberlanjutan perdamaian. Dengan melibatkan kampus, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis riset dan kebutuhan nyata masyarakat.
Bagi publik, pola kepemimpinan semacam ini memberi pesan bahwa birokrasi Aceh dapat tumbuh lebih adaptif jika membuka diri terhadap pengetahuan. Sementara bagi dunia kampus, ruang kolaborasi dengan pemerintah menjadi kesempatan untuk memastikan ilmu pengetahuan hadir dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui jejaring lintas kampus, pelibatan akademisi dalam lembaga strategis, serta penggunaan forum publik sebagai ruang tukar gagasan, M. Nasir memperlihatkan bahwa kerja Sekda bukan sekadar menggerakkan administrasi pemerintahan. Lebih jauh, ia sedang membangun jembatan antara birokrasi, ilmu pengetahuan, dan kepentingan pembangunan Aceh. [red]
Sebelumnya
