Sekda Aceh, M. Nasir, saat menerima kunjungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/12/2025). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh meminta dukungan serius dari kalangan pengusaha nasional untuk melakukan intervensi langsung kepada pimpinan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) guna mempercepat pemulihan pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Aceh pasca bencana banjir dan tanah longsor.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, saat menerima kunjungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Kadin Indonesia dan HIPMI juga menyalurkan bantuan masa panik kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi di berbagai kabupaten/kota.
M. Nasir menegaskan bahwa kelistrikan dan ketersediaan BBM menjadi persoalan paling krusial dalam masa tanggap darurat.
Menurutnya, tanpa listrik dan BBM, seluruh upaya pemulihan akan mengalami hambatan serius, mulai dari distribusi logistik, transportasi, hingga komunikasi.
“Kita minta intervensi dari kawan-kawan Kadin dan HIPMI untuk mendorong direktur PLN dan Pertamina agar lebih keras dalam penanggulangan persoalan listrik dan BBM di Aceh,” kata M. Nasir.
Ia menyebutkan, kegagalan pasokan BBM menyebabkan berbagai alat berat, transportasi logistik, hingga perangkat komunikasi berbasis satelit seperti Starlink tidak dapat difungsikan secara optimal.
“Starlink ini tidak bisa diaktifkan karena tidak ada BBM dan listrik. Ini masalah serius. Padahal, komunikasi itu sangat menentukan kelancaran transportasi dan distribusi bantuan di lapangan,” ujarnya.
Sekda Aceh juga mengungkapkan bahwa kondisi jaringan komunikasi di wilayah terdampak bencana masih jauh dari normal. Hingga Kamis, kata dia, baru sekitar 51 persen jaringan komunikasi yang kembali aktif.
“Kemarin kita rapat dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) di sini. Kita sampaikan bahwa komunikasi baru normal 51 persen dari keseluruhan. Beliau menargetkan dalam 2x24 jam harus selesai 75 persen,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, M. Nasir menyebutkan bahwa kondisi jaringan komunikasi di Sumatera Utara pascabencana telah mencapai 90 persen pemulihan. Sementara Aceh masih tertinggal cukup jauh.
“Ini perlu kita kebut karena komunikasi sangat menentukan stabilitas situasi di masyarakat. Kalau komunikasi macet, informasi jadi simpang siur,” katanya.
Menurut Sekda Aceh, keterbatasan jaringan komunikasi turut memicu penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di tengah masyarakat.
Banyak warga hanya mengakses berita lama tanpa konfirmasi, sehingga menimbulkan kepanikan serta mengganggu stabilitas kerja di lapangan.
Oleh sebab itu, M. Nasir menegaskan target pemulihan jaringan komunikasi hingga 75 persen dalam 2x24 jam ke depan harus benar-benar tercapai, khususnya di wilayah yang terdampak berat.
“Orang mendengar satu informasi, tapi tidak bisa memverifikasi. Akhirnya berita empat hari lalu masih diakses tanpa klarifikasi. Ini yang menimbulkan kekacauan dan mengganggu stabilitas penanganan bencana,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
