Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Pendidikan Aceh tengah bergerak menuju era birokrasi baru. Dalam upaya mempercepat reformasi, transformasi digital dijadikan prioritas utama. Digitalisasi ini tak hanya menyangkut penggunaan teknologi semata, tapi menyentuh jantung sistem kerja dan arah kebijakan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., menyebutkan bahwa transformasi digital bukan sekadar adaptasi teknologi, melainkan sebuah penataan ulang proses bisnis pelayanan pendidikan agar lebih cepat, mudah, pasti, murah, dan transparan.
“Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh kini didorong untuk menyelaraskan sistem pelayanannya berbasis teknologi digital. Mulai dari layanan untuk siswa, guru, tenaga kependidikan, hingga masyarakat luas,” kata Marthunis kepada Dialeksis, Jumat, 8 Agustus 2025.
Proses digitalisasi ini, menurutnya, tak hanya menghasilkan layanan yang efisien, tapi juga menimbulkan jejak data dalam jumlah besar sebuah aset yang ia sebut sebagai “tambang emas”.
“Data adalah harta karun. Jika digali dan diolah dengan benar, ia akan menjadi informasi yang sangat bernilai untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Marthunis menempatkan UPTD Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Tekkomdik) sebagai pusat vital dari transformasi ini. Ia menggambarkan Tekkomdik sebagai jantung organisasi yang mengalirkan darah informasi ke seluruh sistem.
“Tekkomdik menyerap data dari seluruh bidang melalui sistem aplikasi, ibarat vena. Data itu kemudian dibersihkan melalui database management parunya dengan big data analytics, menghasilkan informasi yang kita sebut ‘darah bersih’. Informasi inilah yang didistribusikan kembali melalui dashboard ke seluruh unit pelayanan, seperti darah yang dipompakan ke tubuh melalui arteri,” papar dia.
Dengan arsitektur sistem kerja seperti itu, Marthunis menargetkan Dinas Pendidikan Aceh bertransformasi menjadi Data - Driven and Learning Organization sebuah institusi yang menyusun kebijakan dan layanan berdasarkan data dan pembelajaran berkelanjutan.
“Bukan lagi berbasis asumsi, melainkan berdasarkan pembacaan yang cermat terhadap data. Ini akan mengubah cara kita bekerja, cara kita mengambil keputusan, dan akhirnya, cara kita meningkatkan mutu pendidikan,” ucapnya.
“Langkah ini juga dinilai sejalan dengan tuntutan zaman, di mana birokrasi tak cukup lagi hanya mengandalkan rutinitas dan laporan manual, tapi harus responsif, adaptif, dan mampu belajar dari setiap jejak digital yang dihasilkan dalam sistem kerjanya,” pungkasnya.[ra]
Sebelumnya
