Peneliti LP2M Universitas Sunan Gresik, Abdul Khalid. [Foto: Dokpri]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peneliti LP2M Universitas Sunan Gresik, Abdul Khalid, menilai insiden dalam forum diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Senin malam (15/6/2026), tidak bisa dilihat sekadar sebagai kericuhan biasa.
Menurutnya, peristiwa itu menjadi cermin retak demokrasi Indonesia, terutama ketika ruang dialog antara pejabat publik dan mahasiswa justru berakhir dengan ketegangan.
Abdul Khalid yang juga Pendiri Armala Mandiri Indonesia (AMI) dan Inisiator Forum BEM DIY (FBD) menyampaikan pandangan tersebut dalam tulisannya berjudul Ketika Pengkritik Menjadi Anti Kritik yang dipublikasikan di Kompas pada 17 Juni 2026.
Ia menyoroti forum bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Forum itu semula dirancang sebagai ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa.
Namun, kata Abdul Khalid, ironi justru muncul ketika forum yang menghadirkan sejumlah mantan aktivis itu berubah menjadi arena ketegangan. Para pejabat akhirnya dievakuasi, sementara mahasiswa mengepung kendaraan dan meneriakkan kekecewaan karena merasa ruang dialog tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Ini bukan sekadar insiden unjuk rasa biasa. Ini adalah cermin retak dari sebuah republik yang sedang berdiri di persimpangan antara janji reformasi dan pragmatisme kekuasaan,” tulis Abdul Khalid.
Ia menilai kemarahan mahasiswa terhadap Budiman Sudjatmiko memiliki makna politik yang lebih dalam. Sebab, Budiman dikenal sebagai salah satu tokoh ikonik gerakan mahasiswa 1998, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan pernah dipenjara pada masa Orde Baru karena memperjuangkan cita-cita reformasi.
Karena itu, ketika mahasiswa menyebut Budiman sebagai “pengkhianat reformasi”, Abdul Khalid menilai hal tersebut bukan sekadar makian emosional, melainkan akumulasi kekecewaan generasi muda terhadap figur yang dahulu menjadi simbol perlawanan, tetapi kini berada dalam lingkaran kekuasaan.
Menurut Abdul Khalid, pernyataan Budiman yang menyebut dirinya masih seperti dahulu tidak cukup untuk menjawab kritik publik. Sebab, legitimasi moral seorang mantan aktivis yang kini menjadi pejabat tidak bisa hanya diklaim, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan yang konkret dan berpihak kepada rakyat.
“Mantan aktivis yang kini menjabat semestinya paham bahwa legitimasi moral tidak cukup diklaim, ia harus dibuktikan melalui kebijakan yang konkret dan berpihak,” ujarnya.
Abdul Khalid menilai pejabat publik, apalagi yang lahir dari gerakan rakyat, seharusnya tidak memandang kritik jalanan sebagai ancaman. Kritik mahasiswa, kata dia, semestinya dibaca sebagai penanda bahwa ada persoalan mendasar yang belum dijawab oleh kekuasaan.
Ia juga menyoroti pernyataan Budiman di forum tersebut yang meminta kritik tidak hanya disampaikan melalui media sosial, melainkan langsung di ruang diskusi. Menurut Abdul Khalid, pernyataan itu justru menjadi pemantik kemarahan audiens karena ruang sosial-politik saat ini sedang dipenuhi kekecewaan yang lama terpendam.
“Ini bukan kegagalan teknis komunikasi. Ini adalah kegagalan membaca ruang sosial-politik yang sedang mendidih,” tulisnya.
Abdul Khalid menegaskan, seorang pemimpin yang matang semestinya mampu menghadapi amarah publik dengan ketenangan, bukan dengan sikap defensif. Menurutnya, amarah massa tidak bisa dipadamkan dengan amarah, melainkan harus dibaca akar persoalannya.
Ia juga mengaitkan insiden tersebut dengan kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami penurunan. Dalam tulisannya, Abdul Khalid merujuk laporan Economist Intelligence Unit (EIU) dan Freedom House yang menunjukkan Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam aspek budaya politik, kebebasan sipil, dan ruang demokrasi.
Dalam konteks itulah, kata dia, suara mahasiswa di kampus dan jalanan harus dipahami sebagai peringatan. Kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan, mulai dari isu alih fungsi lahan di Papua hingga program pengentasan kemiskinan, menemukan muaranya dalam insiden di GIK UGM.
Abdul Khalid menyebut tagar #ReformasiDikorupsi yang sempat menggema pada 2019 sebenarnya tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya mengendap dan menunggu momentum untuk kembali muncul ketika publik merasa janji reformasi semakin jauh dari kenyataan.
Menurutnya, insiden di GIK UGM bukan hanya ujian bagi Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, atau Sudaryono sebagai pribadi. Lebih jauh, peristiwa itu menjadi ujian bagi generasi aktivis 1998 yang kini berada dalam kekuasaan.
Ia mempertanyakan apakah generasi tersebut masih mampu menerjemahkan agenda reformasi ke dalam kebijakan nyata, mulai dari supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan HAM, otonomi daerah, kebebasan pers, hingga penghapusan dwifungsi.
“Menjadi pejabat tentu bukan bentuk pengkhianatan. Yang berpotensi menjadi pengkhianatan adalah ketika kekuasaan digunakan untuk meredam, bukan merespons, suara-suara yang dulu diperjuangkan bersama,” tegas Abdul Khalid.
Ia menambahkan, mantan aktivis yang kini duduk di kursi kekuasaan seharusnya menerima kritik dengan lapang dada. Kritik, kata dia, bukan serangan personal, melainkan vitamin demokrasi yang mengingatkan untuk apa jabatan publik itu dipegang.
Abdul Khalid menutup pandangannya dengan menyebut suara mahasiswa sebagai salah satu termostat demokrasi yang masih bekerja di tengah menurunnya kualitas demokrasi. Ketika termostat itu berbunyi nyaring, kata dia, pertanyaan terpenting adalah apakah para pemegang kekuasaan bersedia benar-benar menjadi pendengar dan pencatat keresahan rakyat.
“Sebab, di negara yang indeks demokrasinya terus merosot, suara mahasiswa di jalanan dan ruang-ruang kampus adalah salah satu dari sedikit termostat demokrasi yang masih berfungsi,” pungkasnya. [arn]
Sebelumnya
