DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat terorisme sekaligus akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal), Al Chaidar Abdurrahman, menilai upaya pemberantasan terorisme di Indonesia selama ini belum menyentuh akar persoalan.
Menurut Al Chaidar, penangkapan terhadap sejumlah terduga teroris oleh aparat keamanan, termasuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, belum cukup untuk menghentikan kemunculan jaringan terorisme di Indonesia.
Ia menilai pemerintah masih menggunakan pendekatan lama dalam menangani persoalan terorisme. Karena itu, diperlukan evaluasi terhadap strategi yang selama ini diterapkan agar penanganannya tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap jaringan dan pelaku.
"Iya, belum menyentuh akar permasalahannya. Pemerintah masih menggunakan perspektif lama, yakni kontra narasi dan kontra ideologi. Seharusnya pemerintah tidak lagi menggunakan perspektif lama tersebut yang sudah terbukti gagal," kata Al Chaidar kepada Dialeksis.com, Sabtu (21/11/2026).
Ia menilai penanganan terorisme perlu diarahkan pada upaya yang lebih mendasar, termasuk memahami faktor-faktor yang membuat paham ekstremisme tetap berkembang dan menemukan ruang untuk merekrut anggota baru.
Menanggapi penangkapan tiga terduga teroris di Aceh, Al Chaidar mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa daerah tersebut kembali menjadi basis jaringan terorisme.
Menurutnya, informasi yang beredar sejauh ini masih terbatas. Identitas para terduga pelaku dan dugaan keterkaitan jaringan mereka juga belum dijelaskan secara terperinci kepada publik.
"Pertama, saya kira terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa penangkapan tiga orang tersebut membuktikan Aceh kembali menjadi basis terorisme. Informasi yang tersedia sejauh ini masih sangat terbatas," ujarnya.
Ia membandingkan kasus tersebut dengan sejumlah operasi sebelumnya yang mengungkap identitas, jaringan, dan posisi pelaku secara lebih jelas.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi agar penangkapan tersebut tidak menimbulkan stigma terhadap masyarakat Aceh secara keseluruhan.
"Karena itu, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi stigmatisasi terhadap masyarakat Aceh secara keseluruhan," katanya.
Al Chaidar menjelaskan, kemunculan Aceh dalam peta penangkapan dugaan terorisme tidak bisa dilihat dari satu faktor saja. Ada sejumlah aspek yang saling berkaitan, mulai dari sejarah konflik, dinamika ideologi, kondisi sosial-politik, hingga jaringan lintas daerah.
Ia menyebut Aceh memiliki sejarah konflik bersenjata yang panjang. Dalam masyarakat pascakonflik, biasanya masih terdapat jaringan sosial, memori kolektif tentang perlawanan, serta kelompok-kelompok yang memiliki pengalaman organisasi dan mobilisasi massa.
Namun, ia menegaskan bahwa sejarah konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berbeda secara ideologis dan organisatoris dengan kelompok jihad transnasional.
"Menyamakan keduanya merupakan kekeliruan analitis," tegasnya.
Menurut Al Chaidar, tradisi Islam yang kuat di Aceh juga tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan radikalisme maupun terorisme.
Hal yang perlu diperhatikan justru keberadaan kelompok-kelompok kecil yang mengembangkan interpretasi politik-keagamaan eksklusif, terutama apabila dipengaruhi jaringan dari luar Aceh.
Ia menjelaskan, proses radikalisasi di Indonesia dalam banyak kasus berlangsung melalui hubungan personal dan media digital, bukan melalui masyarakat lokal secara umum.
Selain faktor ideologi, Al Chaidar turut menyoroti persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi sebagian masyarakat Aceh.
Menurutnya, keterbatasan lapangan kerja, mobilitas sosial, serta kekecewaan terhadap elite politik pascaperdamaian dapat menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan kelompok ekstrem untuk melakukan perekrutan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan ekonomi dan sosial tidak secara otomatis membuat seseorang terlibat dalam jaringan terorisme. Faktor ideologi dan jaringan tetap menjadi variabel penting.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana hasil perdamaian Aceh telah memberikan ruang partisipasi politik yang cukup bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kajian konflik, kata dia, kelompok yang merasa terpinggirkan terkadang lebih mudah menerima narasi alternatif yang bersifat radikal.
"Ini bukan hanya persoalan Aceh, tetapi fenomena yang juga ditemukan di banyak wilayah pascakonflik di dunia," pungkasnya.