Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra
© Tingkat Kepuasan Publik Tinggi, Soedeson Tandra: Wajar, Pemerintah Berpihak pada Rakyat - Kabar Golkar
Baca Artikel Kabar Golkar: https://kabargolkar.com/read/kabar_kader/39119/tingkat-kepuasan-publik-tinggi-soedeson-tandra-wajar-pemerintah-berpihak-pada-rakyat
Selengkapnya: https://kabargolkar.com
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait maraknya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam jaringan narkoba. Dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (5/5), Tandra menyebut tidak hanya anggota polisi biasa, tetapi juga yang berpangkat tinggi terlibat sebagai pengguna bahkan bagian dari sindikat narkoba terstruktur.
“Penanganan narkoba dari tahun ke tahun masih terhambat karena ada oknum di tubuh kepolisian sendiri, termasuk yang berpangkat tinggi, yang menjadi pemakai atau terlibat jaringan. Ini sudah dihukum berat pun masih terjadi,” tegas Tandra.
Ia menegaskan, kejahatan narkoba di Indonesia telah masuk kategori organized crime (kejahatan terorganisasi) yang mengakar dalam institusi penegak hukum.
“Kami melihat ini sudah menjadi kejahatan terstruktur. Bisa jadi, jaringan ini telah menyusup terlalu dalam ke institusi kita,” tambahnya.
Tandra juga mengangkat modus operandi baru peredaran narkoba yang melibatkan teknologi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurutnya, sindikat menggunakan CCTV dan jaringan Wi-Fi di dalam lapas untuk mengendalikan produksi dan distribusi narkoba secara terselubung.
“Saat berkunjung ke Polda Banten, kami menemukan modus komunikasi lewat CCTV yang bisa berputar 360 derajat. Mereka tidak lagi pakai telepon, tapi memberi instruksi cara memproduksi narkoba melalui sinyal Wi-Fi dan kamera,” papar Tandra.
Ia menjelaskan, oknum di balik layar memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengarahkan pelaku di dalam lapas secara real-time. “Ini sangat canggih. Mereka cukup pasang CCTV, lalu memberi perintah. Telepon sudah tidak dibutuhkan,” ujarnya.
Tandra mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lapas dan internal kepolisian. Meski pimpinan Polri telah menerapkan kebijakan anti-narkoba, ia menekankan perlunya tindakan lebih tegas untuk memutus mata rantai “kejahatan terorganisasi” yang telah membahayakan institusi negara ini.
Temuan ini kembali menyoroti tantangan kompleks dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, di mana oknum penegak hukum justru menjadi bagian dari masalah.
Sebelumnya
