Mahasiswa Universitas Teuku Umar sekaligus Ketua Pengurus Daerah (PD) Gerakan Pemuda Al-Washliyah Aceh Barat, Muhammad Fawazul Alwi. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahasiswa Universitas Teuku Umar sekaligus Ketua Pengurus Daerah (PD) Gerakan Pemuda Al-Washliyah Aceh Barat, Muhammad Fawazul Alwi menilai penganugerahan Adat dari Wali Nanggroe Aceh kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian memiliki makna strategis dalam memperkuat hubungan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Menurutnya, langkah Wali Nanggroe memberi anugerah adat kepada Mendagri sebagai keputusan yang sarat makna.
“Wali Nanggroe sebagai pemangku adat tentu tidak bertindak tanpa pertimbangan. Pemberian anugerah ini saya nilai sebagai inisiatif untuk memperkuat hubungan Aceh dengan pemerintah pusat agar semakin harmonis,” ujar Fawazul saat dimintai tanggapan media dialeksis.com, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, keputusan tersebut bisa menjadi jembatan untuk menghapus prasangka dan kecurigaan yang selama ini masih muncul antara Aceh dan Jakarta.
Menurutnya, sejarah panjang hubungan Aceh“pusat sering diwarnai ketegangan dan perbedaan pandangan, terutama dalam konteks pelaksanaan kekhususan dan otonomi daerah.
“Inisiatif ini juga menunjukkan bahwa Aceh siap membuka ruang dialog dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Ini bukan soal penghormatan personal semata, tetapi tentang bagaimana adat Aceh bisa menjadi bahasa diplomasi yang menyejukkan,” kata Fawazul.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, pada Selasa sore. Kedatangannya disambut jajaran Forkopimda Aceh. Prosesi penganugerahan adat oleh Wali Nanggroe Aceh dijadwalkan berlangsung sehari setelahnya.
Kunjungan Tito kali ini mendapat perhatian khusus karena dianggap simbol rekonsiliasi kultural antara adat Aceh dengan otoritas nasional.
Menurut Fawazul, sikap Gubernur yang tetap memberi dukungan dari jauh memperlihatkan semangat persaudaraan dalam bingkai kekhususan Aceh.
“Kehadiran simbolik seperti ini penting. Ketika pejabat pusat datang ke Aceh dan diterima secara adat, itu artinya Aceh menegaskan jati dirinya, beradat, bermartabat, dan tetap bagian dari Indonesia,” ucapnya.
Lebih jauh, Fawazul menilai penganugerahan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi adat Aceh di tingkat nasional.
Ia berharap lembaga Wali Nanggroe ke depan semakin aktif menjembatani komunikasi antara Aceh dan pemerintah pusat melalui jalur budaya, bukan hanya politik formal.
"Selama ini, isu-isu politik sering kali membuat hubungan Aceh“pusat tampak kaku. Padahal, melalui pendekatan adat, kita bisa membangun kepercayaan baru,” tutupnya.
Sebelumnya
