Bursa Ketua Golkar Aceh 2025 Memanas, Ini Kata Ketua Steering Committee

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Aceh 2025, suhu politik internal partai berlambang pohon beringin ini mulai menghangat.

Sejumlah nama mulai bermunculan sebagai kandidat calon Ketua DPD I Golkar Aceh, mulai dari kader senior hingga figur eksternal.

Ketua Steering Committee (SC) Musda Golkar Aceh 2025, Syukri Rahmat, SH, M.Kn, membeberkan kesiapan teknis dan dinamika internal yang menyelimuti pelaksanaan Musda Golkar Aceh, termasuk peta kandidat, isu diskresi, serta harapannya terhadap masa depan partai.

“Awalnya Musda direncanakan akhir Juni 2025, sesuai instruksi DPP. Kami dari SC sudah siap 95 persen. Hanya tinggal menunggu kepastian tanggal dari Ketua Umum Partai, Pak Bahlil,” jelas Syukri dalam podcast Serambiontv yang dilansir media dialeksis.com, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, lokasi pelaksanaan Musda akan dipusatkan di Banda Aceh, dengan estimasi peserta sekitar 200 orang yang berasal dari seluruh DPD II kabupaten/kota. Persiapan tempat dan akomodasi juga telah dimatangkan. Namun hingga kini, DPP masih tarik ulur jadwal karena padatnya agenda Ketua Umum.

Meski belum dibuka secara resmi, sejumlah nama mulai disebut-sebut sebagai bakal calon Ketua Golkar Aceh, antara lain Lukman CM, Teuku Muhammad Nurlif, Teuku Raja Keumangan, Ilham Pangestu, hingga Bustami Hamzah. Namun Syukri menekankan, sejauh ini belum ada pendaftaran resmi.

“Semuanya masih dalam wacana dan diskusi publik. Kami di DPD I juga belum menerima komunikasi resmi dari para calon. Mereka tampaknya masih menunggu kepastian tanggal Musda,” ujar Syukri.

Khusus untuk Nurlif, yang telah menjabat dua periode, Syukri mengungkapkan bahwa sang ketua saat ini menyatakan cukup dan tidak lagi ingin mencalonkan diri.

“Pak Nurlif sudah sampaikan langsung kepada saya bahwa beliau sudah cukup, sudah 10 tahun memimpin Golkar Aceh. Itu disampaikan beliau berulang kali,” katanya.

Salah satu isu paling menarik adalah kemungkinan masuknya calon dari luar struktur partai, seperti Bustami Hamzah, mantan calon gubernur Aceh.

Untuk mencalonkan diri, sesuai Juklak Partai Golkar Nomor 02 Tahun 2025, setiap kandidat harus memenuhi 11 syarat administratif. Jika tidak, maka harus memperoleh diskresi dari Ketua Umum DPP.

“Diskresi itu bukan tiket instan jadi ketua. Itu hanya syarat administratif agar bisa masuk bursa calon. Setelah dapat diskresi, mereka tetap harus bersaing dan mendapat dukungan minimal 9 suara dari 29 suara sah dalam Musda,” tegas Syukri.

Ia juga menekankan bahwa Golkar adalah partai demokratis dan terbuka. “Kita tidak seperti partai lain yang kadang langsung tunjuk. Di Golkar tetap ada pertarungan gagasan dan komunikasi dengan pemilik suara,” tambahnya.

Secara pribadi, Syukri menyebut bahwa jika Bustami Hamzah bersedia maju, itu akan menjadi nilai tambah bagi Golkar Aceh.

“Beliau punya keberanian politik. Baru saja mengikuti Pilkada Gubernur melawan kandidat kuat. Itu modal besar. Ada efek ekor jas bagi Golkar jika beliau maju,” kata Syukri.

Syukri bahkan menyebutkan bahwa selama lebih dari satu dekade terakhir, Golkar tidak mencalonkan kadernya sendiri dalam Pilkada Gubernur Aceh. “Kalau Pak Bustami maju dan diberi diskresi, ini bisa menjadi kebangkitan Golkar dalam konstelasi politik Aceh,” ujarnya.

Syukri memaparkan bahwa ada 29 pemilik suara dalam Musda Golkar Aceh, yang terdiri dari 23 DPD II kabupaten/kota, DPD I, Dewan Pertimbangan, DPP, Ormas pendiri dan didirikan Golkar, serta organisasi sayap KPPG dan AMPG.

“Untuk bisa sah menjadi calon, seseorang harus mendapat dukungan minimal 30% dari 29 suara, atau sekitar 9 suara,” terangnya.

Syukri mengajak seluruh kader dan pengurus Golkar di Aceh untuk tidak menjadikan Musda sebagai ajang transaksi jabatan.

 “Saya mengajak kita semua berpikir lebih besar. Jangan lagi memilih pemimpin hanya karena kalkulasi pribadi. Siapa yang bisa membawa Golkar bangkit dan berjaya, itu yang harus kita pilih,” ujarnya.

Syukri berharap Musda kali ini bisa menjadi batu loncatan bagi kebangkitan Partai Golkar di Aceh. “Ini bukan soal siapa yang jadi ketua, tapi bagaimana kita menjadikan Golkar kembali sebagai partai yang kuat, dipercaya rakyat, dan menjadi pemain utama dalam politik Aceh ke depan,” pungkasnya.[nh]