Beranda / Politik dan Hukum / Info Hoax DPR Dapil Aceh Bertebaran di Sosmed, Direktur e-TRUST Bersuara

Info Hoax DPR Dapil Aceh Bertebaran di Sosmed, Direktur e-TRUST Bersuara

Selasa, 20 Februari 2024 13:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Ratnalia

Direktur e-TRUST, Nasrul Zaman. [Foto: for Dialeksis]


DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam tiga hari terakhir, gelombang informasi palsu atau yang sering disebut hoax mengenai perolehan kursi DPR RI mulai mencuat. Hoax ini mengklaim bahwa ada partai politik yang mampu meraih dua kursi DPR RI di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 maupun Dapil 2. Narasumber dari Direktur e-TRUST, Nasrul Zaman, mengungkapkan keprihatinan atas maraknya hoax tersebut.

"Info-info yang tersebar tidak hanya melalui media cetak, tetapi juga media online serta platform media sosial," ungkap Nasrul Zaman kepada Dialeksis.com (20/02/2024). 

Menurut Nasrul, penyebaran hoax seperti ini dapat menciptakan konflik di antara pendukung partai politik atau bahkan di antara partai yang bersaing dalam Pemilu 2024 ini. 

"Selain isinya yang tidak berdasar, berita-berita semacam ini juga memberikan analisis yang dangkal terhadap metode penghitungan suara," tambahnya.

Dia menegaskan bahwa tidak ada metode penghitungan suara yang dapat membenarkan klaim bahwa suatu partai mampu meraih dua kursi DPR RI hanya dengan memperoleh input data yang belum mencapai 50%. "Belum lagi jika kita bicara tentang mekanisme pembagian kursi yang menggunakan metode saint league, di mana pembaginya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya," jelasnya.

Nasrul berharap agar Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh segera mengambil tindakan untuk menertibkan informasi-informasi mengenai perolehan kursi DPR RI di setiap Dapil. Pasalnya, saat ini proses perhitungan masih berlangsung di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Namun, jika memang ada partai politik yang telah berhasil merekapitulasi hasil dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap Dapil, tentu saja mereka berhak untuk mempublikasikannya secara resmi dan bertanggung jawab," tegasnya.

Sementara itu, publik diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah percaya begitu saja terhadap klaim yang tidak didukung oleh data yang valid. Hal ini penting agar proses demokrasi tetap berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. [ra]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda