Kader senior Partai Golkar Aceh, Iqbal Piyeung, menegaskan bahwa Partai Golkar Aceh tidak membutuhkan figur eksternal dalam menentukan kepemimpinan melalui Musyawarah Daerah (Musda) ke-XII mendatang. [Foto: dokpri]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kader senior Partai Golkar Aceh, Iqbal Piyeung, menegaskan bahwa Partai Golkar Aceh tidak membutuhkan figur eksternal dalam menentukan kepemimpinan melalui Musyawarah Daerah (Musda) ke-XII mendatang.
Menurutnya, partai beringin sudah memiliki banyak kader internal yang siap dan layak untuk memimpin, salah satunya Teuku Raja Keumangan (TRK) yang telah secara terbuka menyatakan kesiapannya maju sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Aceh.
“Langkah Teuku Raja Keumangan adalah bukti nyata bahwa kader Golkar Aceh masih memiliki komitmen kuat untuk membesarkan partai. Ini patut dihargai, bukan justru dibayangi oleh upaya-upaya mencari diskresi untuk pihak luar,” ujar Iqbal Piyeung, yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, kepada Dialeksis.com, Rabu (16/7/2025).
Iqbal mengaku prihatin atas adanya informasi bahwa pihak eksternal tengah melobi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk mendapatkan diskresi agar bisa ikut dalam bursa pencalonan Ketua DPD I Golkar Aceh. Menurutnya, langkah itu bisa melemahkan semangat kaderisasi yang selama ini dibangun partai.
“Diskresi itu boleh secara aturan organisasi, tapi untuk apa kalau kita punya kader yang mumpuni ? Golkar Aceh tidak kekurangan stok. Justru membuka jalan bagi pihak luar hanya akan menimbulkan keresahan internal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iqbal menyinggung nama Bustami yang disebut-sebut sebagai pihak yang sedang mencari jalan diskresi. Ia menyebut bahwa perolehan suara 47% yang diraih Bustami pada Pilkada Gubernur 2024 lalu tidak mencerminkan kekuatan riil secara politik.
“Itu karena head to head. Kalau ada tiga atau empat calon, mungkin suaranya hanya sekitar 10-15 persen. Jadi jangan klaim suara itu sebagai basis kuat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa latar belakang politik Bustami yang cenderung berseberangan dengan pemerintah tidak sejalan dengan karakter Partai Golkar sebagai partai kooperatif dan penopang stabilitas pemerintahan.
“Golkar bukan partai oposisi. Kalau yang memimpin adalah sosok yang justru secara ideologis bertentangan dengan pemerintah, itu akan menyulitkan posisi Golkar di parlemen. Kader-kader kita di DPRA bisa kehilangan ruang gerak strategis,” papar Iqbal.
Menurutnya, keputusan DPP harus berpijak pada tiga prinsip yaitu kesiapan kader, loyalitas terhadap garis partai, dan konsistensi terhadap visi pembangunan.
“Kalau ini diabaikan, hanya demi memberi jalan kepada satu orang, maka akan terbuka kotak pandora perpecahan di internal,” katanya memperingatkan.
Iqbal juga menilai bahwa kesiapan TRK adalah sinyal kuat bahwa proses kaderisasi dan regenerasi di tubuh Golkar Aceh berjalan sehat.
“Ini justru momentum untuk menguatkan soliditas kader. Bukan malah menyia-nyiakan mereka,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Iqbal Piyeung mengajak seluruh kader dan pengurus DPD II di Aceh untuk tetap teguh mendukung kepemimpinan dari kader internal.
“Musda bukan sekadar ajang rebutan posisi. Ini soal masa depan partai. Dan hanya kader sejati yang tahu bagaimana menjaga dan memenangkan Golkar di Aceh,” tutupnya.[arn]
Sebelumnya
