Aktivis muda Aceh, Angga Putra Aryanto. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis muda Aceh, Angga Putra Aryanto, meminta semua pihak menghentikan upaya mengkambinghitamkan bendera bulan bintang dan mengembalikan fokus pada penanganan bencana serta nasib ribuan korban banjir dan longsor.
“Bencana ini sudah hampir satu bulan. Rakyat masih mengungsi, bantuan belum merata, infrastruktur rusak parah. Tapi yang dipersoalkan justru bendera. Ini menunjukkan kegagalan melihat skala prioritas,” tegas Angga kepada media dialeksis.com, Senin (29/12/2025).
Satu bulan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera, penderitaan masyarakat terdampak masih belum berakhir. Ribuan warga masih bertahan di pengungsian, infrastruktur rusak belum sepenuhnya tertangani, dan bantuan belum merata hingga ke pelosok.
Banjir dan longsor di Aceh dan beberapa provinsi di Sumatera mulai terjadi sejak 27-28 November 2025. Hingga akhir Desember, penanganan telah memasuki hari ke-29 hingga ke-31. Meski distribusi bantuan dilaporkan masih berjalan, banyak wilayah terdampak yang belum tersentuh secara optimal.
Di sejumlah titik, warga terpaksa bertahan di pengungsian dengan fasilitas terbatas. Akses jalan yang terputus, minimnya air bersih, layanan kesehatan yang tidak maksimal, serta ancaman bencana susulan terus membayangi kehidupan masyarakat.
Menurut Angga, mengangkat kembali polemik bendera bulan bintang di tengah kondisi darurat bukan hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi menutupi kegagalan negara dalam merespons bencana secara serius dan menyeluruh.
“Pengibaran bendera bulan bintang jangan dipelintir seolah-olah menjadi ancaman. Itu adalah ekspresi kekecewaan dan jeritan batin rakyat Aceh yang merasa diabaikan, apalagi bencana ini tidak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Angga menilai, keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan banjir dan longsor Aceh serta Sumatera sebagai bencana nasional berdampak langsung pada lambannya mobilisasi bantuan, keterbatasan anggaran, serta minimnya dukungan sumber daya.
“Kalau status bencana nasional ditetapkan sejak awal, tentu penanganannya tidak akan seperti ini. Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar administrasi atau pertimbangan politik,” katanya.
Ia menambahkan, selama hampir satu bulan terakhir masyarakat Aceh dipaksa bertahan dalam kondisi darurat yang seolah dianggap sebagai situasi biasa oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat.
“Anak-anak kehilangan sekolah, petani kehilangan sawah, nelayan kehilangan mata pencaharian. Tapi negara hadir setengah-setengah. Fakta ini tidak bisa ditutupi dengan isu simbol,” lanjut Angga.
Tak hanya itu, Angga juga mengkritik keras apabila aparat atau pihak tertentu lebih sibuk merespons pengibaran bendera dengan pendekatan keamanan, sementara korban bencana masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan.
“Kalau aparat dikerahkan untuk mengurus bendera, sementara bantuan logistik terlambat, itu ironi yang menyakitkan. Pendekatan represif tidak akan menyelamatkan satu pun korban banjir,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang luka dan konflik. Pendekatan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dan psikologis masyarakat justru berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dan negara.
“Yang dibutuhkan rakyat Aceh hari ini adalah empati, kerja cepat, dan keputusan berani dari pemerintah pusat. Bukan pernyataan normatif atau pengalihan isu,” kata Angga.
Angga juga menyoroti peran media agar tidak terjebak dalam framing yang menyudutkan simbol, sementara krisis kemanusiaan yang nyata di depan mata justru luput dari sorotan utama.
“Media seharusnya berdiri di sisi korban, mengawal penanganan bencana, bukan memperbesar isu yang menenggelamkan penderitaan rakyat,” ujarnya.
Angga mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi total terhadap penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, serta mempertimbangkan secara serius penetapan status bencana nasional demi percepatan pemulihan.
“Berhentilah mencari kambing hitam. Jangan jadikan simbol sebagai tameng kegagalan. Fokuslah pada penanganan bencana, karena yang dipertaruhkan adalah nyawa, martabat, dan masa depan rakyat Aceh,” pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
