Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), Muyashir Asriyan Haikal. Foto: dok pribadi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), Muyashir Asriyan Haikal, mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh yang mengucurkan anggaran sebesar Rp380.033.300.000 untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana.
Menurut Muyashir, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memulihkan sektor pertanian yang terdampak bencana sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Ia menilai, dukungan anggaran dalam skala besar ini menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani, menjadi prioritas utama.
“Ini langkah yang patut diapresiasi karena menyasar langsung kebutuhan dasar petani. Dengan perbaikan lahan dan infrastruktur, produktivitas pertanian bisa kembali meningkat,” ujarnya kepada Dialeksis, Senin.
Diketahui, Pemerintah Aceh terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp380.033.300.000, mencakup optimasi lahan (oplah), rehabilitasi lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
Namun di sisi lain, Muyashir turut mempertanyakan sejauh mana keterlibatan dan keberpihakan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dalam program tersebut.
Ia menilai, di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, publik juga perlu melihat apakah pokir anggota legislatif benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya petani terdampak bencana.
“Dengan anggaran sebesar ini, kita juga perlu bertanya, di mana posisi pokir dewan? Apakah benar-benar mendukung pemulihan sektor pertanian atau justru berjalan sendiri tanpa sinkronisasi,” katanya.
Ia menegaskan, penting adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar setiap program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, pokir dewan seharusnya menjadi instrumen yang memperkuat program prioritas daerah, bukan sekadar agenda politik yang terpisah dari kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Muyashir juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program agar anggaran besar tersebut tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi secara efektif dan memberikan dampak nyata di lapangan.
“Pengawasan harus diperkuat, baik dari pemerintah maupun legislatif, agar anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Pemerintah Aceh diharapkan mampu memastikan program rehabilitasi ini berjalan optimal, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat dengan legislatif agar kebijakan yang dihasilkan selaras dan berdampak maksimal bagi pemulihan ekonomi masyarakat Aceh.
Sebelumnya
