Mualem Membangun Strategi Politik dan Teknis Percepat Rehab Rekon Pascabencana di Aceh

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, membangun upaya keras dalam merajut dukungan kebijakan dan anggaran untuk percepatan rehabilitasi pascabencana. Menurut Dr. Teuku Kemal Fasya, akademisi FISIP Universitas Malikussaleh, capaian itu lahir dari perpaduan langkah taktis di lapangan dan strategi politik yang matang.

“Keberpihakan sebuah pemerintahan terlihat ketika pemimpin hadir di lokasi dan segera menjadikan data sebagai dasar kebijakan. Gubernur mampu menyeimbangkan pendekatan teknis dan politik sehingga aliran dukungan menjadi lebih lancar,” kata Dr. Kemal Fasya dalam wawancara khusus kepada Dialeksis, Jumat (30/1/2026).

Salah satu kunci keberhasilan, menurut narasumber, adalah kehadiran langsung gubernur di lokasi bencana. Kunjungan tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan instrument verifikasi kerusakan yang mempercepat penyusunan kebutuhan riil untuk pengajuan anggaran ke DPR Aceh maupun pemerintah pusat.

“Data terpadu peta kerusakan, daftar penerima manfaat, dan estimasi kebutuhan anggaran membuat proposal rekonstruksi lebih kredibel. Tanpa basis bukti yang kuat, proses legislasi sering melambat dan berisiko dipolitisasi,” ujar Dr. Kemal.

Di ranah politik, Mualem dinilai cakap membaca medan. Pendekatan lobi yang terstruktur kepada legislatif, penyusunan short brief yang mudah dicerna oleh pembuat kebijakan, serta undangan kunjungan lapangan bagi anggota dewan menjadi taktik yang efektif untuk mempercepat persetujuan alokasi anggaran.

“Proses anggaran adalah arena politik. Kepiawaian gubernur muncul ketika ia mampu menyusun peta kepentingan dan menghadirkan solusi yang menjawab kekhawatiran para wakil rakyat,” kata Dr. Kemal.

Selain itu, upaya merangkul tokoh adat, ulama, dan kepala desa membantu meredam polarisasi lokal dan meningkatkan legitimasi kebijakan rekonstruksi di mata masyarakat.

Dr. Kemal menganjurkan diversifikasi sumber pembiayaan sebagai strategi mengurangi beban fiskal daerah. Kombinasi APBD/APBN dengan hibah internasional, pinjaman lunak, serta kemitraan publik-swasta dinilai mampu memperbesar skala intervensi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Namun, percepatan pendanaan tidak boleh mengorbankan tata kelola. Menurutnya, mekanisme pengadaan yang transparan, portal publik untuk memantau rencana dan realisasi anggaran, serta audit independen harus menjadi bagian integral proses rekonstruksi.

“Transparansi bukan sekadar alat pencegah korupsi, tetapi juga sarana membangun kepercayaan publik yang sangat dibutuhkan saat pemulihan,” ujar Dr. Kemal.

Rehab rekon, tegas Dr. Kemal, hendaknya tidak hanya menuntaskan kebutuhan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi. Program padat karya yang mempekerjakan korban dan tenaga lokal dapat mempercepat pemulihan sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat terdampak.

Di samping itu, perencanaan jangka panjang meliputi pembaruan tata ruang dan penerapan standar bangunan tahan bencana mutlak dilakukan agar investasi rekonstruksi tidak kembali menjadi beban saat bencana berulang.

Untuk menjaga momentum positif yang telah diraih, Dr. Kemal memberi beberapa rekomendasi praktis bagi pemerintah provinsi, meliputi bentuk One-Stop Recovery Task Force yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi publik.

Selain itu kata Kemal dibutuhkan percepat pembangunan portal data terbuka yang memuat peta kerusakan, daftar penerima manfaat, dan realisasi anggaran, terapkan mekanisme pengadaan transparan dan audit independen untuk semua proyek rekonstruksi, dorong skema pembiayaan campuran hibah, pinjaman lunak, dan PPP dengan perlindungan klausul bagi fiskal daerah.

“Aktifkan program padat karya untuk pemulihan ekonomi lokal dan pemberdayaan korban dan integrasikan mitigasi bencana dalam desain rekonstruksi, termasuk penataan ruang dan standar bangunan,” jelasnya lagi

Apresiasi terhadap gait politik dan manajemen Mualem perlu diimbangi pengawasan publik yang ketat. Publik berhak mendapatkan laporan berkala dengan angka-angka konkret: jumlah hunian yang selesai, persentase pemulihan infrastruktur vital, serta akses layanan dasar yang sudah dipulihkan.

“Momentum ini berharga. Jika dikelola dengan transparan dan berorientasi pada mitigasi, rekonstruksi bisa menjadi pintu menuju Aceh yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” tutup Dr. Kemal Fasya. [ra]