Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) melakukan pertemuan dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh. {Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh kembali membuka kesempatan bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2025.
Kegiatan ini akan dilaksanakan secara daring dengan kuota terbatas hanya untuk 40 peserta, dan pendaftaran dibuka mulai 13 hingga 20 Oktober 2025.
Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, Ely Safrida, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Bawaslu RI untuk memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu melalui pendekatan partisipatif.
“Sebagaimana kita ketahui, saat ini Bawaslu tidak sedang mengawasi tahapan pemilu. Karena itu, Bawaslu RI menginisiasi program penguatan kelembagaan melalui pendidikan pengawas partisipatif. Kami di seluruh Indonesia diminta untuk kembali mengajak masyarakat, terutama anak-anak muda, agar aktif dalam pengawasan partisipatif,” ujar Ely kepada kepada media Dialeksis.com, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, pendidikan ini tidak hanya ditujukan bagi pemilih pemula atau mahasiswa, tetapi juga terbuka untuk alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun-tahun sebelumnya.
Tujuannya adalah membangun kembali semangat dan kemampuan kader pengawasan yang pernah terbentuk agar tetap aktif menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil.
“Kami memprioritaskan mereka yang pernah ikut SKPP, mahasiswa, dan anggota komunitas di Banda Aceh. Mereka nanti akan kita rekrut kembali untuk mengikuti kegiatan P2P ini,” ujarnya.
Ely menjelaskan bahwa pendidikan pengawas partisipatif bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga merupakan wadah pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui program ini, peserta akan memahami peran penting mereka dalam mencegah pelanggaran pemilu dan membangun budaya pengawasan berbasis masyarakat.
“Bawaslu sangat membutuhkan dukungan masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilu. Pengawasan itu tidak hanya tugas penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama,” katanya.
Ia menambahkan, selama masa non-tahapan seperti saat ini, Bawaslu memiliki kesempatan untuk memberikan pendidikan politik yang konstruktif kepada masyarakat.
“Ada banyak hal yang akan dibahas dalam pendidikan ini, terutama soal etika pemilu, pelanggaran yang sering terjadi, dan bagaimana masyarakat bisa melaporkan temuan dengan benar,” lanjutnya.
Tahun ini, program P2P mengusung tema Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat. Menurut Ely, tema ini menunjukkan bahwa Bawaslu tengah mempersiapkan sumber daya manusia yang berintegritas untuk mengawal penyelenggaraan pemilu di masa depan.
“Kita mempersiapkan kader pengawas partisipatif sejak dini. Harapannya, mereka menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menjaga pemilu 2029 agar berjalan jujur, adil, dan bermartabat,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
